Selain Korupsi dan TPPU, Eks Jampidsus Febrie Diduga Terlibat Pemerasan

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendorong Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum membuka kanal aduan publik terkait dugaan pelanggaran yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Anggota Komisi III Fraksi PKB, Abdullah, menyebut Panja tidak cukup hanya mengawal penanganan perkara, tetapi juga perlu menampung laporan pemerasan yang mencuat ke ruang publik.

Selain kanal aduan, Abdullah juga mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) sebagai sarana menghimpun keterangan dari berbagai pihak.

Abdullah menilai pengawasan efektif membutuhkan partisipasi publik melalui wadah pelaporan yang jelas di Panja Pengawasan Penegakan Hukum.

"Dalam artian banyak hal yang harus diungkap, salah satunya pemerasan-pemerasan yang terjadi yang memang sudah diketahui publik, salah satunya di daerah Bitung," kata Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Ia mengatakan pembukaan kanal aduan memberi kesempatan masyarakat menyampaikan informasi yang dapat membantu pengungkapan perkara secara lebih terbuka.

"Kita buka ruang aduan itu seluas-luasnya supaya kasus ini terbuka," ujarnya.

Abdullah juga mengusulkan agar Panja menggelar RDP, baik secara terbuka maupun tertutup, untuk menghimpun informasi dari berbagai pihak.

"Nanti kita di Panja akan melakukan RDP, baik tertutup maupun terbuka, supaya kasus ini luas diketahui masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menyampaikan penetapan itu dilakukan setelah rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti.

Menurut Totok, penyidik telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, serta menggelar perkara sebelum menetapkan status hukum.

"Kita sudah melakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka," kata Totok.

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka. DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Adapun Febrie disangka melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).