Ombudsman Minta OPD DKI Respons Cepat Aduan Warga, Jangan Tunggu Viral

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Ombudsman Fikri Yasin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan kecepatan dalam merespons aduan masyarakat di era digital. Menurutnya, keterlambatan menangani laporan warga dapat membuat persoalan semakin besar dan sulit dikendalikan.

Fikri mengatakan tantangan pelayanan publik saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Informasi dari masyarakat kini dapat dengan cepat sampai kepada pengambil kebijakan melalui berbagai platform digital.

"Tantangan kita sekarang ini juga agak beda. Mungkin kalau Jakarta, saya yakin jumlah handphone sama dengan jumlah penduduknya di Jakarta ini. Beda kalau di daerah," kata Fikri dalam Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurut Fikri, kondisi tersebut menuntut aparatur pemerintah mengubah pola kerja, terutama dalam merespons laporan masyarakat. Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan kepala daerah mengetahui suatu persoalan lebih dahulu melalui laporan warga sebelum informasi itu diterima jajarannya.

"Jangan-jangan pemegang kebijakan belum tahu informasinya, Pak Gubernur tahu duluan karena laporan dari masyarakat langsung. Nah, tentu paradigma ini yang harus diubah bersama seluruh aparat negara kita, seluruh aparat pemerintah daerah kita yang ada di DKI. Harus punya kemampuan merespons cepat terhadap itu," ujar Fikri.

Karena itu, ia mengingatkan laporan masyarakat yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi menumpuk dan memicu persoalan yang lebih besar.

"Kalau tidak, ada laporan yang menumpuk itu kemudian sulit sekarang untuk dikendalikan. Ini adalah tantangan kita bersama di era sekarang ini," ucapnya.

Fikri meminta seluruh OPD di DKI Jakarta memiliki semangat yang sama dalam menjaga kualitas pelayanan publik, termasuk mengantisipasi setiap persoalan sebelum berkembang menjadi perhatian publik.

"Tentu harapan kita, kawan-kawan OPD di DKI harus mampu merespons itu cepat," katanya.

Fikri menuturkan, secara umum pelayanan publik di DKI Jakarta telah memperoleh penilaian yang baik dari Ombudsman. Meski demikian, ia berharap capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah lengah dan terus melakukan perbaikan.

"Tetapi harapan kita itu bisa dipertahankan. Seluruh aparat Pemda DKI dan OPD DKI harus mampu mengantisipasi berbagai persoalan sehingga celah sekecil apa pun dapat diminimalkan," tandasnya.