Komisi IV Desak Kebakaran Hutan Kalimantan Jadi Prioritas Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Dampak kebakaran hutan Kalimantan kian meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah extraordinary untuk menahan laju krisis ini.

Kabut asap pekat membuat Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah dasar dan menengah pertama hingga pukul 08.00 WIB. Untuk PAUD, pembelajaran dialihkan ke jarak jauh demi melindungi anak-anak dari paparan asap.

"Sedangkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer," kata dia.

Alex mengaitkan perluasan dampak dengan kondisi cuaca kering yang dipicu El Nino. Ia mengingatkan puncak fenomena itu terjadi pada Agustus–September 2026.

"Perluasan dampak ini tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat fenomena El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini," kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Kamis (20/8), dilansir dari Antara.

Menurut Alex, kebakaran hutan dan lahan kali ini harus menjadi prioritas nasional. Ia menyebut sejumlah daerah memperpanjang status tanggap darurat, termasuk Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang menetapkannya hingga 4 September 2026.

Di Kobar, Kalimantan Tengah, kebakaran menghanguskan 859,49 hektare lahan dari 189 kejadian dengan 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai disebut sebagai wilayah yang paling terdampak.

Pada Arut Selatan, tercatat 98 kejadian yang melanda 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Data ini menunjukkan intensitas kejadian yang tinggi dalam rentang waktu singkat.

Sementara di Kumai, terjadi 63 kejadian kebakaran yang membakar 584,41 hektare lahan. Skala kebakaran di wilayah ini menjadi salah satu yang terbesar dalam kabupaten tersebut.

Alex mengingatkan pengalaman masa lalu saat El Nino 1997–1998. Kala itu, Indonesia menghadapi krisis besar karena kebakaran melanda lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan.

"Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini," tegas dia.

Merujuk data MapBiomas Fire, puncak kebakaran terjadi pada 2014, 2015, dan 2019. Sekitar 61 persen kebakaran hutan dan lahan berlangsung antara September hingga November, dengan puncaknya pada Oktober.

"Catatan sejarah ini merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang," katanya.

Evaluasi yang dimaksud, menurut Alex, mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan. Ia juga menekankan perlunya peningkatan akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit dan memperbesar peran masyarakat.

Program Desa Peduli Api diminta diperluas, sejalan dengan pemberdayaan warga melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar. Pendekatan komunitas dianggap krusial untuk pencegahan di tingkat tapak.

"Saya menegaskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan tata kelola lahan berkelanjutan," kata dia.