Kemendagri Dalami Celah Aturan Buka Lahan Dibakar

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Subdirektorat Tata Operasional dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Danang Putra mengatakan, pihaknya tengah meninjau sejumlah peraturan daerah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026.

Dia menuturkan, salah satu yang menjadi sorotan ialah sejumlah peraturan daerah yang masih mengatur pembukaan lahan dengan cara dibakar.

"ni merupakan proses yang cukup panjang dan perlu koordinasi intensif dengan pemda, karena ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengharmonisasi, me-review, mengevaluasi peraturan-peraturan," kata Danang dalam Konferensi Pers di Gedung Kemenko Polkam, Kamis (1/10/2026).

Menurut dia, proses peninjauan tidak hanya melihat substansi peraturan, tetapi juga memastikan regulasi tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden.

"Beberapa aspek yang kami uji antara lain adalah subjek pengaturan, aspek kearifan lokal serta sejauh mana kearifan lokal itu berperan dalam hal pembukaan lahan dengan cara dibakar, persyaratan teknisnya seperti apa, lalu bagaimana pengendalian kawasan gambut serta mekanisme pencegahan hingga pengawasannya," tutur Danang.

Hingga Kamis (1/10/2026), Danang mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan di tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

"Pertama di Provinsi Kalimantan Barat. Kita sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari Pemprov untuk menerbitkan instruksi gubernur kepada bupati/wali kota yang fokusnya menegaskan soal larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar," kata dia.

Menurut Danang, evaluasi tersebut dilakukan untuk mengatur penerapan kearifan lokal secara aman melalui mekanisme verifikasi dan pengawasan yang ketat.

"Proses pencabutan juga sebetulnya sudah beberapa kali dilakukan, tapi yang perlu kita ketahui bahwa untuk pencabutan itu harus hati-hati. Jangan sampai ada kekosongan hukum, sehingga harus sudah dipastikan ada pengaturan yang baru dan sesuai dengan ketentuan nasional," ujar Danang.

Sementara 2 provinsi lainnya, menurut dia, sudah mulai menunjukkan langkah konkret dari pemerintah daerahnya.

"Kalau Gubernur Kalteng itu sudah menerbitkan maklumat bersama antara pemerintah daerah dan Forkopimda mengenai karhutla," kata Danang.