Jalan Proyek Strategis Nasional Sultra Diblokir, Ekonomi Warga Terancam

Liputan6.com, Jakarta - Jalan hauling di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), diblokir. Pemblokiran dilakukan PT TRK.

Koordinator Masyarakat Adat Mekongga Djabir Teto Lahukuwi mengatakan pemblokiran jalan hauling tidak semestinya dilakukan karena berpotensi merugikan berbagai pihak, terutama pekerja lokal.

Dia mengatakan, aktivitas industri di kawasan tersebut ikut terganggu, termasuk mata pencaharian warga lokal yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.

"Tidak boleh dilakukan pemalangan itu, karena otomatis akan terhalang itu tentang aktivitas yang berjalan. Termasuk juga tenaga kerja, khususnya orang-orang lokal yang sudah bekerja, seperti sopir-sopir truk yang kehilangan pendapatan retase akibat operasional terhenti," kata Djabir, dikutip dari Antara, Sabtu (29/8/2026).

Menurut dia, apabila PT TRK merasa memiliki hak atas tanah yang digunakan sebagai akses jalan hauling, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Bukan dengan menutup akses operasional secara sepihak.

"Kalau memang merasa ada hak atas tanah di situ, silakan dorong ke jalur hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan atau pelaporan resmi," tegasnya.

Djabir juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pemblokiran tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan tidak mengganggu kegiatan investasi maupun perekonomian masyarakat sekitar.

"Aparat keamanan harus bertindak tegas, tidak boleh ada pembiaran hal-hal seperti itu terjadi," ujarnya.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Kolaka AKP Fernando Oktobe mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Polda Sulawesi Tenggara.

"Masalah ini sedang berjalan di Polda Sultra, baik PT TRK sebagai pelapor maupun terlapor. Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan memercayakan penanganan perkara kepada pihak kepolisian," kata Fernando.

Menurut Fernando, kepolisian saat ini fokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar jalan hauling PSN untuk mencegah terjadinya tindak pidana baru.

"Kami mengajak masing-masing pihak untuk tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memicu tindak pidana baru. Mengenai keabsahan status lahan, biarkan aparat penegak hukum yang memutuskan, baik melalui proses pidana maupun perdata," jelasnya.