ATVSI dan KPI Dorong Keadilan Regulasi untuk Keberlanjutan Industri Penyiaran Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menekankan pentingnya keadilan regulasi dalam pembaruan Undang-Undang Penyiaran guna menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Hal tersebut mengemuka dalam Broadcasting Regulatory Forum yang diselenggarakan di kantor ATVSI, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Forum tersebut menjadi wadah dialog antara industri penyiaran dan regulator dalam merespons tantangan konvergensi digital serta membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

Sekretaris Jenderal ATVSI, Gilang Iskandar, dalam sambutan dan paparannya menyampaikan bahwa perubahan lanskap industri media menuntut pembaruan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pengawasan konten, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem bisnis penyiaran dari hulu hingga hilir.

Menurut Gilang, industri televisi nasional menghadapi tantangan yang semakin berat akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat dan belanja iklan ke platform digital. Sementara itu, lembaga penyiaran televisi masih dibebani berbagai kewajiban regulasi yang tidak diberlakukan secara sebanding terhadap platform digital.

Dalam kesempatan tersebut, Gilang memaparkan 22 sikap dan usulan ATVSI terhadap RUU Penyiaran versi DPR RI tertanggal 14 September 2026. Usulan tersebut dikelompokkan dalam empat isu strategis.

Pertama, relaksasi regulasi penyiaran, meliputi penghapusan batas iklan komersial, fleksibilitas iklan layanan masyarakat, evaluasi kewajiban kuota konten domestik dan siaran lokal, penyederhanaan Sistem Siaran Jaringan (SSJ), serta penerapan sanksi administratif secara bertahap, terukur, dan proporsional.

Kedua, perlindungan hukum dan monetisasi konten melalui penguatan hak cipta dan hak siar, kewajiban platform digital menghapus konten ilegal secara cepat, perlindungan dari pemanfaatan konten tanpa izin, serta perluasan sumber pendapatan televisi melalui berbagai model bisnis digital.

Ketiga, pengembangan layanan penyiaran multikanal dengan memberikan kepastian hukum agar Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang telah dimiliki lembaga penyiaran dapat mencakup layanan melalui platform digital. Hal ini diharapkan dapat mendukung transformasi industri televisi menuju layanan multiplatform.

Keempat, kesetaraan regulasi televisi dan platform digital melalui pengaturan yang proporsional berdasarkan fungsi, risiko, dan dampaknya terhadap publik. Hal ini mencakup pengawasan konten broadcasting-like, pembagian kewenangan regulator yang jelas, serta kewajiban kehadiran badan hukum (legal presence) bagi platform digital asing di Indonesia.

Gilang menegaskan bahwa relaksasi regulasi bukan berarti menghilangkan tanggung jawab lembaga penyiaran kepada masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan menyesuaikan berbagai kewajiban yang sudah tidak proporsional dengan perkembangan teknologi, persaingan usaha, dan perubahan perilaku konsumsi media.

ATVSI juga mendorong pembagian kewenangan yang jelas antara KPI, kementerian terkait, Dewan Pers, dan Lembaga Sensor Film (LSF). Pengawasan isi siaran dan konten yang menyerupai penyiaran menjadi ranah KPI, sementara sengketa jurnalistik ditangani Dewan Pers, pengaturan platform digital umum oleh kementerian, dan pelaksanaan sensor oleh LSF sesuai kewenangannya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, menyampaikan bahwa kondisi industri televisi saat ini telah jauh berubah dibandingkan ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disusun. Pada masa tersebut, industri televisi menikmati pertumbuhan bisnis dan pendapatan iklan yang relatif kuat. Bahkan, program jurnalistik mampu menjadi salah satu penopang pembiayaan berbagai program lainnya.

Namun, menurut Hasrul, kondisi tersebut kini telah berubah seiring pergeseran penonton dan pendapatan iklan ke platform digital. Karena itu, pembaruan regulasi penyiaran perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik, kualitas informasi, dan keberlanjutan industri televisi nasional.

Menanggapi usulan ATVSI, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Amin Shabana, mengapresiasi gagasan agar platform digital yang memiliki karakter menyerupai penyiaran juga memperoleh pengaturan dan pengawasan yang sebanding. Namun, Amin mengingatkan pentingnya mempertahankan pengaturan konten lokal sebagai bentuk dukungan terhadap otonomi daerah dan keberagaman informasi masyarakat.

Sementara itu, Anggota KPI Pusat, Widhie Kurniawan, menilai keadilan pengawasan konten merupakan salah satu persoalan mendasar dalam ekosistem penyiaran saat ini. Menurutnya, platform digital yang menjalankan fungsi menyerupai penyiaran perlu dikenai standar perlindungan publik yang sebanding, termasuk prinsip-prinsip Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Widhie juga menekankan bahwa televisi dan radio masih memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi, khususnya ketika masyarakat membutuhkan informasi terverifikasi di tengah derasnya arus informasi digital.

Melalui forum tersebut, ATVSI dan KPI memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya keadilan regulasi dan perlindungan publik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan pendalaman, khususnya terkait kewajiban konten lokal dan mekanisme pengawasan platform digital.

ATVSI dan KPI berharap pembahasan RUU Penyiaran dapat menghasilkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum, menciptakan kesetaraan persaingan, melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus menjamin keberlanjutan industri penyiaran nasional di era konvergensi digital.