Terungkap Peran 28 WNA di Balik Investasi Bodong di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Imigrasi Ngurah Rai memeriksa sebanyak 28 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam investasi bodong yang bermarkas di salah satu kawasan permukiman di Ungasan, Kabupaten Badung, Bali.

"Kami tidak akan biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia," kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri, Jumat (13/11/2026).

Ia merinci, 28 WNA tersebut berasal dari Kamerun sebanyak 24 orang, Turkmenistan 3 orang, dan Georgia 1 orang.

Mereka ditangkap dalam operasi gabungan Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, dan Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada Kamis (5/11/2026).

Operasi gabungan itu dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi yang diduga dijadikan markas kegiatan ilegal oleh puluhan WNA tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kegiatan tersebut dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian tugas. Seorang warga negara Georgia berperan sebagai manajer, 24 warga negara Kamerun sebagai operator dan admin, serta tiga warga negara Turkmenistan sebagai petugas keamanan.

"Sedangkan berdasarkan pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar dari mereka merupakan pemegang izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12, kecuali tiga orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif," tambahnya.

Ia menjelaskan, dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pemberian keterangan tidak benar dalam proses memperoleh visa atau izin tinggal menjadi dasar penerapan tindakan administratif keimigrasian.

Pihaknya akan mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian terhadap seluruh 28 WNA tersebut.

Saat ini, seluruh WNA itu ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai sambil menunggu proses pendeportasian.

"Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Ramdhani menegaskan, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat, khususnya di kawasan pariwisata Bali.

Menurut dia, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga kualitas pariwisata dan keamanan di Indonesia.

"Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali," ucapnya.

Ia menegaskan, penindakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.