RUU Hak Cipta Dibahas, Karya AI hingga Platform Digital Bakal Diatur

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta bersama pemerintah.

RUU tersebut antara lain mengatur perlindungan karya di era digital, tanggung jawab platform digital, hingga ciptaan berbasis kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Wakil Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta Martin Manurung mengatakan perkembangan teknologi digital menjadi salah satu tantangan dalam perlindungan karya intelektual di Indonesia.

“Indonesia sebagai negara yang kaya akan seni, budaya, dan kreativitas menghadapi tantangan besar dalam melindungi karya intelektual di era digital,” kata Martin dalam rapat kerja Baleg bersama pemerintah, Selasa (6/10/2026).

Menurut Martin, kemajuan teknologi digital juga memengaruhi proses kreatif pencipta sehingga perlu diatur dalam RUU Hak Cipta.

“Pesatnya kemajuan teknologi digital saat ini sedikit banyak mempengaruhi proses kreatif ciptaan yang seharusnya diatur dalam RUU Hak Cipta,” ujarnya.

Martin mengatakan RUU tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan lebih optimal kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, termasuk karya jurnalistik.

“RUU tentang Hak Cipta harus mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan mendukung pelestarian warisan budaya sehingga generasi mendatang dapat mengakses dan menghargai kekayaan budaya mereka,” katanya.

Selain itu, RUU Hak Cipta mengatur kewajiban dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah pelanggaran. Regulasi tersebut juga mencakup perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan ciptaan berbasis AI.

Secara garis besar, kata Martin, RUU Hak Cipta bertujuan menyesuaikan regulasi dengan era digitalisasi dan transformasi teknologi. RUU itu juga diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara hak ekonomi pencipta dan akses publik.

“Perlindungan hak cipta bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi,” ujar Martin.

Dia menjelaskan perlindungan hak cipta yang baik dapat memberi kesempatan kepada pencipta memperoleh penghidupan yang layak dari karya mereka.

RUU tersebut juga mengatur hak ekonomi, hak moral, lisensi, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum.

Materi lainnya mencakup hak cipta dan hak terkait, hak ekonomi lembaga penyiaran dan perusahaan pers, ciptaan berbasis AI, pembatasan hak cipta atau fair use untuk pendidikan, penelitian, kritik, dan ulasan, masa berlaku hak cipta dan hak terkait, serta ketentuan pidana.

Martin mengatakan penyusunan RUU Hak Cipta juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 10 dan Pasal 114 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan tersebut, kata dia, mengamanatkan perluasan lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mencakup lingkup digital.

RUU Hak Cipta merupakan RUU prioritas Prolegnas 2026. RUU tersebut sebelumnya telah diharmonisasi Baleg dan ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 12 Maret 2026.

Pembahasan kini memasuki pembicaraan tingkat I bersama pemerintah setelah Presiden menunjuk wakil pemerintah melalui Surat Presiden Nomor R-21/Pres/05/2026.