Musim Hujan Dekat, Komisi VIII Dorong Huntara Korban Gempa NTT Segera Dibangun

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, mendesak pemerintah tidak menunda percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak gempa Flores.

Sebagian warga di wilayah Manggarai dan Manggarai Barat masih bertahan di tenda mandiri yang tidak layak, dengan keterbatasan air bersih dan fasilitas dasar.

"Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih musim hujan November–Desember semakin dekat. Bagi korban gempa, tinggal berbulan-bulan di tenda bukan lagi keadaan darurat yang bisa ditoleransi," ujar Ina, Selasa (6/10).

"Ini sudah menyangkut keselamatan dan martabat warga negara. Pemerintah harus bergerak sekarang, bukan setelah hujan datang dan bencana baru terjadi lagi," imbuh dia.

Ina menilai, proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah tidak boleh berubah menjadi hambatan administratif yang membuat masyarakat semakin lama berada dalam kondisi pengungsian. Dia mengamini, data memang harus akurat, tetapi proses pendataan juga harus cepat, transparan, dan statusnya dapat diketahui masyarakat.

“Jangan sampai warga menjadi korban dua kali: Pertama kehilangan rumah karena gempa, kedua kehilangan kepastian karena proses birokrasi yang lamban. Verifikasi data harus menjadi jalan keluar, bukan alasan untuk menunda hak warga mendapatkan hunian yang layak," jelas dia.

Ina meminta, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan koordinasi berjalan efektif serta kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama masa transisi.

"Air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan anak tidak boleh diperlakukan sebagai kebutuhan sekunder," minta Ina.

Artinya, sambung Ina, musim hujan bukan sesuatu yang datang tanpa peringatan. Pemerintah memiliki waktu untuk melakukan mitigasi dan memastikan warga yang masih tinggal di tenda tidak kembali menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan.

“Kita tidak boleh menunggu hujan turun untuk kemudian sibuk menghitung kerusakan. Risiko sudah terlihat di depan mata. Pemerintah harus hadir sebelum keadaan darurat berubah menjadi bencana dia menandasi,” ucapnya.