Kepala Bakom Ungkap Diplomasi Prabowo dan Manfaat Bagi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, memiliki agenda yang jelas dan tidak hanya untuk memenuhi undangan semata.

Menurut dia, Prabowo memanfaatkan perhelatan tersebut sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan sesama anggota BRICS.

Upaya tersebut diharapkan dapat membawa dampak langsung bagi Indonesia, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan," jelas Qodari dikutip dari siaran persnya, Selasa (15/9/2026).

Dalam sesi tertutup KTT tersebut yang digelar Sabtu (12/9/2026), Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun.

Menurut dia, fondasi utama kemandirian harus dibangun dari dalam negeri, mulai dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat, menjamin ketahanan energi, menyediakan pendidikan, hingga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kemakmuran bersama.

Pada sesi yang sama, Prabowo mengajak seluruh negara anggota BRICS untuk saling membantu demi mencapai kemakmuran bersama. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa posisi Indonesia tetap sejajar dengan negara lain dalam menjalin kerja sama untuk mendorong tatanan dunia yang lebih adil dan setara, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional.

Qodari mengatakan hal tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yakni membangun kerja sama internasional berdasarkan asas saling percaya dan keinginan untuk tumbuh bersama tanpa harus memihak atau bergantung pada satu maupun sejumlah poros tertentu.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kunjungan Prabowo ke KTT BRICS sejatinya telah sejalan dengan amanat konstitusi.

"Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri," tuturnya.

Selain itu, kata Qodari, langkah Indonesia menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara anggota BRICS juga relevan di tengah meningkatnya kompleksitas situasi global dan menguatnya proteksionisme ekonomi.

Dia menjelaskan BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Jika digabungkan, total populasi negara-negara BRICS mencapai hampir separuh penduduk dunia.

Dengan demikian, lanjut dia, BRICS memberikan Indonesia akses ke jejaring ekonomi yang tidak hanya besar, tetapi juga beragam. Hal itu menjadi modal penting bagi Indonesia untuk tetap mengamankan kepentingan nasional di tengah gejolak global.

"Diversifikasi mitra ekonomi tersebut menjadi salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas situasi global dan menguatnya proteksionisme ekonomi," ungkap Qodari.

Qodari menekankan bahwa agenda diplomasi tersebut tidak serta-merta mengurangi perhatian Prabowo terhadap urusan domestik.

Dia menuturkan diplomasi merupakan salah satu instrumen untuk membantu menjawab persoalan nyata di dalam negeri, seperti peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa diplomasi dan urusan domestik merupakan dua hal yang saling melengkapi dan sama-sama bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Di saat yang sama, Qodari menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengawal realisasi setiap kesepakatan dan kerja sama yang terjalin dalam pertemuan BRICS agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Pasalnya, ukuran keberhasilan agenda diplomasi pemerintah adalah seberapa besar manfaat yang dapat dibawa pulang ke dalam negeri.

"Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Qodari.