KPI Dorong Aturan Penyiaran Ikuti Perkembangan Digital

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso mengatakan lingkungan kebijakan penyiaran saat ini telah mengalami banyak perubahan, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan perilaku audiens, hingga munculnya kesenjangan regulasi. Kondisi tersebut turut memengaruhi upaya perlindungan publik dan pengembangan industri penyiaran.

Hal itu disampaikan Tulus saat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai RUU Penyiaran yang digelar Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Jumat (11/9/2026).

Menurut Tulus, regulasi penyiaran yang saat ini mengacu pada UU Penyiaran Tahun 2002 belum memiliki kewenangan untuk mengatur penyiaran yang didistribusikan melalui internet atau over-the-top (OTT). Padahal, masyarakat kini semakin banyak mengonsumsi konten melalui platform tersebut.

Tulus mengatakan sejumlah negara telah menerapkan pengaturan terhadap konten digital. Ia mencontohkan Singapura, Australia, Uni Eropa, dan Kanada yang memberikan perhatian serius terhadap regulasi konten audiovisual di ranah digital.

"Regulator di negara-negara lain, sudah mengatur konten audiovisual yang didistribusikan melalui internet, jadi sudah waktunya kita juga punya kedaulatan untuk menata konten yang sama," ujar Tulus.

Terkait dengan perluasan kewenangan KPI ke platform digital yang diamanatkan dalam draf revisi undang-undang penyiaran, Tulus yang juga merupakan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat sangat mengapresiasi hal tersebut.

Menurutnya, regulator penyiaran di negara lain juga memiliki mandat untuk tidak hanya mengurusi penyiaran konvensional.

"Kita lihat di negara-negara lain seperti CRTC di Kanada, IMDA di Singapura, ACMA di Australia, mereka tidak hanya mengurus TV dan radio," jelasnya.

Meskipun begitu, Tulus juga tidak menghendaki bila semua konten di internet diatur oleh KPI. Pembagian kewenangan dengan lembaga lain, seperti Komdigi, Dewan Pers, dan lembaga-lembaga lain yang terkait sangat diperlukan.

"Tentu yang dibutuhkan bukan perluasan kewenangan tanpa batas, melainkan redefinisi objek regulasi, diferensiasi kewajiban, dan pembagian kewenangan yang jelas antar regulator," tegasnya.

Menanggapi ihwal perluasan kewenangan KPI dan perluasan definisi penyiaran dalam revisi undang-undang penyiaran, sebagian peserta diskusi mengkhawatirkan terbelenggunya kebebasan berekspresi dan tumpang tindihnya kewenangan.

Sebagaimana disampaikan oleh Sinam, salah satu peserta diskusi yang takut adanya pemblokiran platform oleh regulator. Ia menggambarkan adanya pemblokiran live Tiktok saat terjadi demonstrasi di Jakarta.

Diskusi mengenai revisi undang-undang penyiaran ini diselenggarakan oleh KNRP secara daring dan diikuti oleh ratusan peserta dengan narasumber lainnya Mufti Nurlatifah, dosen ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada, dan dipandu oleh Suci Shinta Lestari.

Diskusi ini menjadi salah satu upaya bagi masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan kajian dan memberikan masukan terkait dengan perumusan kebijakan publik.