DPR Minta Pemerintah Perkuat Anggaran Penanggulangan Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR, Matindas J. Rumambi, merespons kondisi alam Indonesia ketika sejumlah gunung api di Indonesia dilaporkan mengalami erupsi secara bersamaan pada Minggu (6/9).

Keempat gunung itu adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Gunung Ili Lewotolok di NTT, dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Menurut dia, akibat hal itu ada ancaman abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.

"Karena itu pemerintah harus memastikan fasilitas kesehatan di sekitar wilayah rawan memiliki persediaan obat, masker, oksigen, air bersih dan tenaga kesehatan yang cukup," ujar Matindas, Senin (7/9/2026).

Matindas menambahkan, pada saat yang sama, pemerintah harus mengantisipasi gangguan terhadap jaringan listrik dan telekomunikasi. Sebab, dalam situasi bencana, komunikasi justru menjadi kebutuhan paling mendasar untuk memastikan perintah evakuasi, koordinasi antarlembaga dan distribusi bantuan tetap berjalan.

"Kondisi empat gunung api yang aktif bersamaan harus dibaca pemerintah sebagai persoalan kapasitas negara, khususnya kapasitas anggaran penanggulangan bencana. Ditambah saat ini Indonesia tidak hanya berhadapan dengan ancaman erupsi," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

"Karhutla masih harus ditangani, kekeringan berkepanjangan sedang menjadi persoalan di sejumlah wilayah, sementara pemerintah juga masih menjalankan penanganan pascabencana gempa di NTT, Sigi, dan di Sumatra," imbuh dia.

Matindas mendesak, dalam situasi krusial tersebut, penanganan multibencana secara simultan tidak mungkin dilakukan secara optimal tanpa adanya kepastian dan kekuatan anggaran.

Karena itu, anggaran harus mampu membiayai bukan hanya tanggap darurat, tetapi juga mitigasi, kesiapsiagaan, evakuasi, pelayanan kesehatan, mobilisasi peralatan logistik, pengungsian hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kebutuhan penanganan bencana di lapangan yang melampaui kemampuan Dana Siap Pakai (DSP) yang tersedia, maka mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) harus dilakukan secara cepat dan terukur. Pengajuan ABT juga harus berbasis kebutuhan dan data lapangan. Kita tidak ingin ketika bencana selesai, namun yang tersisa keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, tempat tinggal, sekolah dan rumah ibadah yang dibiarkan rusak," tambahnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas anggaran juga wajib diimbangi dengan akuntabilitas tinggi dan pengawasan ketat, memastikan setiap alokasi dana darurat tepat sasaran dan langsung diterima oleh masyarakat terdampak.

"Kita tidak sedang menghadapi satu bencana, kita sedang dikepung oleh multikrisis geografis dan iklim secara bersamaan," wanti-wanti dia.

Matindas juga mewanti-wanti, jika ruang fiskal dan anggaran kebencanaan pemerintah melemah, maka keselamatan jutaan rakyat menjadi taruhannya.

"Anggaran kebencanaan tidak boleh dianggap sebagai beban pengeluaran, melainkan investasi utama keselamatan jiwa dan stabilitas negara," Matindas menutup.