Jelang HUT ke-81 RI, Bantuan Beras Tahap II Disiapkan untuk 33,24 Juta Keluarga

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap II kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses pangan, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas harga beras pada semester II 2026.

Sebanyak 997,2 ribu ton beras disiapkan untuk memenuhi alokasi bantuan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram untuk tiga bulan. Penyaluran direncanakan dilakukan sekaligus mulai 17 Agustus 2026 dengan skema one shot agar manfaat bantuan dapat lebih cepat diterima masyarakat.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran menggunakan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 tahun 2026. Pemutakhiran data penerima dilakukan untuk memastikan bantuan menjangkau keluarga yang membutuhkan sekaligus meminimalkan risiko salah sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menjelaskan besaran bantuan yang disiapkan pemerintah.

“Sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, sepuluh kilo kali 33.244.000. Jadi kurang lebih satu juta ton,” ujar Zulkifli Hasan.

Dari sisi pendanaan, pemerintah juga telah memperoleh kepastian anggaran. Pada 28 Juli 2026, Bapanas mengumumkan Kementerian Keuangan telah menyetujui Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp 17,52 triliun untuk bantuan pangan beras selama tiga bulan.

Persetujuan tersebut kemudian diproses menjadi Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) sebagai bagian dari tahapan administrasi sebelum pelaksanaan penugasan.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan anggaran tersebut telah disetujui untuk pelaksanaan bantuan selama tiga bulan.

“Persetujuannya dapat 3 bulan. Anggarannya Rp 17,52 triliun dapatnya.” Ia juga memastikan skema penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan agar pelaksanaan bantuan dapat segera digeber.

Kesiapan program tersebut didukung Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang masih berada pada level tinggi. Pembaruan resmi Bapanas pada 28 Juli 2026 mencatat stok CBP di seluruh gudang Perum BULOG mencapai 5,25 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani pada 13 Juli 2026 menyebut stok beras yang dikuasai BULOG berada di kisaran 5,4 juta ton. Perbedaan angka tersebut mencerminkan perubahan stok seiring proses pengadaan, pengolahan, dan penyaluran berbagai program pemerintah.

Ketersediaan stok dalam jumlah besar memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan bantuan pangan sekaligus mempertahankan kemampuan menjaga stabilitas pasokan dan harga. Di sisi lain, BULOG terus menyerap gabah dan beras produksi dalam negeri sehingga cadangan pemerintah tetap ditopang hasil petani nasional.

Penyaluran hampir satu juta ton beras secara langsung kepada keluarga penerima juga dinilai dapat membantu menahan tekanan harga di tingkat konsumen. Ketika sebagian kebutuhan rumah tangga dipenuhi melalui bantuan pangan, tekanan permintaan di pasar berpotensi berkurang.

Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Bantuan Pangan Beras Tahap II merupakan kelanjutan dari tahap pertama untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Pada tahap pertama, bantuan telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau 99,7 persen dari sasaran, dengan total beras yang tersalurkan mencapai 664,88 ribu ton.

Jika target tahap kedua sebesar 997,2 ribu ton terealisasi, total bantuan pangan beras sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 1,66 juta ton.

Pemerintah juga meminta kualitas beras yang disalurkan tetap terjaga. Perum BULOG melakukan pemeriksaan mutu dan kesiapan stok sebelum distribusi untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat memenuhi standar dan layak dikonsumsi.

Menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap II menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan cadangan pangan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketersediaan stok beras tidak hanya tercermin dari kondisi gudang, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga akses pangan bagi keluarga yang membutuhkan.

Melalui penyaluran 30 kilogram beras untuk setiap keluarga penerima, pemerintah berupaya menjadikan hasil produksi petani dan cadangan pangan nasional sebagai bantalan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas pangan nasional.