PAN Minta Ambang Batas Parlemen Tak Lebih dari Angka Ini

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meminta parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang disepakati partai koalisi pendukung pemerintah tidak lebih dari usulannya.

“PT (parliamentary threshold) yang disepakati sebaiknya jangan lebih dari 4 persen,” kata dia kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).

Viva menyebut dengan ambang batas parlemen 4 persen saja, sekitar 13 juta suara sah Pemilu 2019 tidak dapat dikonversi menjadi kursi.

Pada Pemilu 2024, jumlah suara yang tidak terkonversi dengan ambang batas yang sama mencapai 17,3 juta suara.

Ia mengingatkan kenaikan ambang batas parlemen di atas 4 persen pada Pemilu 2029 berpotensi meningkatkan suara sah yang tidak memperoleh kursi. Kondisi itu, menurutnya, dapat menurunkan tingkat keterwakilan pemilih di parlemen.

Viva mengatakan, PAN akan mengikuti keputusan akhir partai koalisi pemerintah mengenai besaran ambang batas parlemen.

Namun, ia menegaskan partainya tidak menilai ambang batas tinggi sebagai jalan utama untuk membangun stabilitas politik di DPR.

"Bila PT dinaikkan di atas 4 persen, Pemilu 2029 akan berkecenderungan terjadi disproporsional karena banyak suara sah pemilih tidak bisa dikonversi menjadi kursi,” katanya.

Sebelumnya, PDIP mengusulkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 sebesar 6 persen.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut angka tersebut menjadi sikap resmi partainya yang akan dibawa dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Said mengatakan angka 6 persen dinilai PDIP dapat mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen sekaligus tetap mempertimbangkan keragaman politik di Indonesia.

“PDIP Perjuangan dari awal memang inginnya 6%. Ideal lah,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Said, usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman pelaksanaan sejumlah pemilu sebelumnya.

“Berangkat dari berbagai pengalaman dari setiap pemilu, 6% itu yang paling ideal untuk ukuran kultur kita, kebhinekaannya iya, kemudian penyederhanaan partai politiknya iya, efektivitasnya pasti,” ujarnya.

Said membandingkan usulan PDIP dengan wacana PT 7 persen yang sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Menurut Said, usulan 7 persen lebih diarahkan untuk menyeleksi jumlah partai politik.

“Kalau tidak keliru ya minta 7% Pak Surya Paloh. Iya dong. 7% karena ingin menyeleksi partai-partai,” katanya.

Sementara itu, Said menegaskan PDIP tidak mengusulkan PT 5 persen yang juga menjadi salah satu angka yang mengemuka dalam pembahasan.

“Walaupun yang paling ideal PT-nya 6% jangan 5%. Kalau PDIP Perjuangan 6% maunya,” ujarnya.

Said memastikan angka 6 persen akan menjadi usulan resmi PDIP dalam pembahasan perubahan UU Pemilu.

“Iya akan jadi usulan resmi PDIP Perjuangan 6%,” tegas Said.