Perlindungan Anak Masih Jadi PR Besar Jelang Hari Anak Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa upaya mewujudkan ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi setiap anak Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir pihaknya menerima sekitar 6.900 aduan.

"Artinya, rata-rata setiap tahun KPAI menerima lebih dari 2.000 aduan terkait pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak," ujar Aris dalam konferensi pers, Rabu (22/7/2026).

Ia mengatakan, kasus dalam aduan tersebut didominasi pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak, mulai dari pelanggaran di lingkungan keluarga hingga satuan pendidikan.

"Konsekuensi dari situasi ini, jika pemenuhan hak anak tidak optimal, maka kondisi tersebut akan berdampak pada meningkatnya kerentanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus," kata Aris.

Karena itu, lanjut dia, berdasarkan data yang diterima, masih cukup banyak anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

"Dalam satu tahun terakhir, anak-anak yang paling banyak membutuhkan perlindungan khusus adalah korban kekerasan fisik dan psikis, korban kekerasan seksual, serta korban kekerasan berbasis digital," papar Aris.

"Situasi ini tentu tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih belum ada perubahan signifikan yang dilakukan negara, pemerintah, maupun partisipasi masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak di Indonesia," sambungnya.

Aris menjelaskan, berdasarkan analisis KPAI, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah belum optimalnya kehadiran keluarga dalam membentuk anak yang berdaya, berkarakter, dan memiliki resiliensi.

Dengan demikian, anak mampu berpartisipasi sebagai subjek perlindungan bagi dirinya sendiri sekaligus mendorong orang-orang dewasa di sekitarnya untuk memperkuat komitmen dalam melindungi anak.

Menurut Aris, hal itu penting agar tercipta ekosistem yang benar-benar mampu melindungi anak dan mewujudkan komitmen bersama dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Meski demikian, Aris mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah.

"Beberapa waktu lalu kami menjadi bagian yang mengawasi proses perumusan program Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (GERNAS RANA), yang diharapkan mampu menghadirkan ruang yang aman dan nyaman di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun ruang digital," ujarnya.

"Begitu juga dengan program-program pemerintah lainnya, seperti upaya mengoptimalkan ruang digital yang ramah anak melalui berbagai regulasi. Tentu hal ini perlu terus kita kawal bersama agar implementasinya berjalan optimal," sambungnya.

Selain itu, Aris juga menyoroti berbagai program pemerintah untuk anak, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.

"Tentu kami akan terus mengawal agar program-program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi anak-anak kita," tutup Aris.