Pemulihan Sumatra Pascabencana Dikebut, Anggaran Capai Rp 100 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Dana tersebut akan digunakan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, seluruh provinsi terdampak di Sumatra kini sudah tidak lagi berstatus tanggap darurat. Namun, beberapa kabupaten dan kota masih berada dalam masa transisi menuju pemulihan.

Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat meninjau penanganan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Senin 22 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyerahkan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan dan sedang tahap III termin pertama kepada warga terdampak.

Menurut Suharyanto, anggaran Rp 100,1 triliun yang telah disetujui pemerintah pusat bersama DPR akan dikelola kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pemulihan.

Dana itu dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur, merehabilitasi rumah rusak, memulihkan perekonomian masyarakat, hingga memperkuat mitigasi dan pemulihan lingkungan.

"Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Suharyanto menjelaskan, anggaran tersebut berbeda dengan Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola BNPB. Sejak masa tanggap darurat hingga sekarang, kata dia, BNPB mengelola sekitar Rp 4 triliun DSP untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana di Indonesia.

Khusus penanganan bencana di Sumatra, lanjut Suharyanto, dana itu digunakan antara lain untuk penyediaan logistik, pembangunan hunian sementara (huntara), pembangunan hunian tetap mandiri (huntap), Dana Tunggu Hunian (DTH), hingga bantuan stimulan rumah rusak.

"Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga," terang dia.

Memasuki bulan ketujuh pascabencana, Suharyanto menyebut, pembangunan huntara hampir seluruhnya selesai. Dari target lebih dari 20 ribu unit, progres pembangunan telah mencapai 99,9 persen.

"Huntara yang masih dikerjakan diperuntukkan bagi warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau sebelumnya tinggal di rumah sewa," ucap dia.

Selain itu, menurut Suharyanto, BNPB kini memfokuskan pekerjaan pada pembangunan hunian tetap mandiri atau insitu yang dibangun di lahan milik warga.

"Hingga kini, sekitar 900 unit rumah telah mulai dibangun. Adapun total target pembangunan hunian tetap, baik mandiri maupun komunal, mencapai sekitar 39 ribu unit," ucap dia.

Dia juga terus menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak. Di Aceh Tamiang, bantuan telah memasuki tahap ketiga, sedangkan di Aceh Utara telah disalurkan dua tahap.

"Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah. Jika nanti ada permintaan dan terverifikasi, kami akan berikan lagi dana ini," kata Suharyanto.

Selain itu, Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan juga telah disalurkan kepada ribuan kepala keluarga dan diperpanjang hingga enam bulan. Program bantuan logistik serta pemulihan ekonomi masyarakat juga terus berjalan.

"Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat," jelas Suharyanto.