Sekretaris Dinas Muara Enim Terima Rp 500 Juta Demi Rentetan Proyek

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Selasa (9/6).

Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Muara Enim.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), bertemu dengan Cory Erin Hardi (CRH), marketing PT Millennium Solusi Abadi (MSA), di sebuah hotel di Jakarta.

PT MSA diketahui merupakan pemasok smart board untuk PT My Icon Technology (MIT), perusahaan yang sebelumnya memperoleh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sebesar Rp 500 juta dari CRH. Menurut KPK, pemberian uang itu diduga berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan yang telah berjalan sebelumnya.

Namun, KPK menduga terdapat tujuan lain di balik pemberian uang tersebut. Dana itu diduga diberikan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah agar perusahaan terkait kembali memperoleh keuntungan dalam proyek-proyek pengadaan berikutnya.

"Di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah daerah sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ungkap Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.

Tak hanya itu, KPK juga menduga ABN menerima setoran dari sejumlah rekanan di lingkungan Pemkab Muara Enim atas perintah Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison (EDS). Setoran tersebut diduga berasal dari berbagai proyek pemerintah dan tidak terbatas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyamarkan aliran dana, para pihak diduga menggunakan sejumlah rekening nominee yang dibuka dan ditutup secara bergantian. Selain itu, sebagian transaksi juga dilakukan secara tunai.

KPK menduga ABN berperan sebagai pengendali rekening-rekening nominee tersebut. Dari rekening itu, uang kemudian didistribusikan dengan persentase tertentu, yakni 5 persen untuk bupati, 3 persen untuk kepala dinas, serta 1 persen untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara.

Dalam periode 2025 hingga 2026, penyerahan uang kepada Edison disebut dilakukan melalui penarikan tunai dari rekening nominee. Dana tersebut mengalir melalui Radiansa (RDS) kepada Adi Triyadi (AD), yang disebut sebagai orang kepercayaan sekaligus kerabat Edison.

Menurut KPK, uang yang diterima Edison diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Setelah memperoleh informasi awal dari masyarakat mengenai dugaan korupsi tersebut, tim KPK kemudian melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi tambahan yang berujung pada operasi tangkap tangan.