KPK: Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Emas Hasil Pemerasan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Salah satu tersangka adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, salah satu anak buah Silmy Karim diduga membeli rumah menggunakan emas batangan yang berasal dari hasil pemerasan. Transaksi tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan mengetahui KPK tengah mengusut kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan.

"Bahkan saat membeli rumah, pembayarannya dilakukan menggunakan kepingan emas. Padahal lazimnya transaksi pembelian aset tidak bergerak dilakukan menggunakan rupiah melalui transfer bank dan mekanisme perbankan lainnya," ungkap Setyo kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Anak buah Silmy yang dimaksud adalah Junaidi Sri Pambuadi (JSP), selaku Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Menurut Setyo, para tersangka diduga mulai panik ketika KPK menangani perkara RPTKA. Mereka kemudian menarik dana dari sejumlah rekening sebelum mengalihkannya ke bentuk emas.

"Penarikan dilakukan secara bertahap karena menggunakan nama-nama nominee. Uang tersebut kemudian dibelikan emas," jelas dia.

Rekening Office Boy dan Cleaning Service Dipakai Menampung DanaDalam pengusutan perkara ini, KPK juga mengungkap dugaan penggunaan rekening milik office boy dan cleaning service untuk menampung aliran dana hasil pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA.

Setyo mengatakan, temuan tersebut diperoleh saat penyidik menelusuri aliran dana para tersangka. Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK mengidentifikasi 96 rekening yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Dari 96 rekening yang ditelusuri bersama PPATK, ada yang menggunakan rekening cleaning service, office boy, keluarga, hingga kerabat. Bahkan ada juga rekening hasil pembelian," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Setyo, Silmy diduga meminta bagian dari pengurusan izin tinggal sementara WNA melalui Jaya Saputra. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada dua kepala subdirektorat, yakni Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, untuk menarik uang dari setiap proses pengurusan izin tinggal.

Dana tersebut diduga dipungut dari berbagai layanan keimigrasian, mulai dari perpanjangan izin tinggal, alih status izin tinggal, perubahan domisili, hingga pengurusan izin bagi anggota keluarga atau tanggungan WNA.

Dalam proses pengumpulan dana, sejumlah staf turut dilibatkan. Salah satunya Gusti Benardiansyah yang diduga memanfaatkan sejumlah rekening sebagai rekening penampung dana dari sponsor maupun penjamin WNA yang mengurus izin tinggal.

KPK menduga penggunaan rekening milik pihak lain tersebut dilakukan untuk menyamarkan aliran dana hasil pemerasan dan gratifikasi yang diperoleh para tersangka.