DPR Usulkan Strategi Antisipasi Kenaikan Harga Obat

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Vita Ervina menyoroti potensi kenaikan harga obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sesuai prediksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa ketahanan farmasi nasional masih menghadapi tantangan besar akibat tingginya ketergantungan pada impor bahan baku obat.

Vita menegaskan persoalan ini bukan sekadar dampak fluktuasi nilai tukar, melainkan cerminan belum kuatnya fondasi kemandirian industri farmasi nasional.

Menurut dia, selama sebagian besar bahan baku obat masih diimpor, industri farmasi Indonesia akan tetap rentan terhadap tekanan ekonomi global yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat.

"Kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ketahanan farmasi nasional secara menyeluruh. Kita tidak boleh terus bergantung pada impor untuk kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat," ujar Vita di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia menilai potensi kenaikan harga obat perlu diantisipasi secara serius karena dapat menambah beban masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Dia menilai akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau merupakan hak dasar yang harus dijamin negara.

Oleh karena itu, Vita mendorong pemerintah tidak hanya mengambil langkah jangka pendek melalui diversifikasi pemasok bahan baku, tetapi juga mempercepat pembangunan industri bahan baku farmasi dalam negeri.

Upaya tersebut perlu didukung melalui penguatan riset dan inovasi, insentif investasi, peningkatan kapasitas produksi nasional, serta kolaborasi antara pemerintah, BUMN farmasi, perguruan tinggi, dan sektor industri.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Komisi IX akan terus mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga obat sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian farmasi nasional sebagai bagian dari ketahanan kesehatan bangsa.

"Jangan sampai setiap pelemahan rupiah selalu berujung pada meningkatnya beban kesehatan masyarakat. Negara harus mempercepat kemandirian farmasi nasional agar akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau tetap terjamin. Kesehatan rakyat tidak boleh menjadi korban ketergantungan pada impor bahan baku obat," tegas Vita.

Selain itu, kata Vita, pemerintah perlu memastikan pelemahan rupiah tidak mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan obat dalam pelayanan kesehatan, termasuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tumpuan jutaan masyarakat.

"Momentum ini harus menjadi peringatan sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional, memperkuat produksi bahan baku dalam negeri, dan memastikan harga obat tetap terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesehatan adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi, bukan diserahkan pada ketidakpastian pasar global," tutup dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga obat di Indonesia yang berkali-lipat lebih mahal ketimbang rata-rata dunia.

"Saya masih melihat anomali di Indonesia. Selalu harga obat di Indonesia itu catatan saya dua sampai enam kali harga obat di dunia. Jadi, itu nanti kita mesti nego, kenapa ini bisa kejadian gini," kata Budi di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.

Budi mencontohkan antivirus untuk hepatitis B yakni Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) dibanderol USD 4,8 (Rp 85.500) di Indonesia. Sementara harga global USD 2,4 (Rp 42.700).

"Dua kali lipat," ujarnya.