Ahli di MK Minta Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dibatalkan

Liputan6.com, Jakarta - Ahli sekaligus pakar militer Muhammad Haripin menyoroti ketentuan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI. Menurut dia, aturan tersebut seharusnya dibatalkan karena dinilai tidak memiliki dasar strategis maupun administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan itu disampaikan Haripin saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan uji materi UU TNI perkara Nomor 197 dan 238/PUU-XXIII/2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).

“Ketentuan ini mesti batal sepenuhnya karena sama sekali tidak memiliki pertimbangan strategis dan administratif yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haripin.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menjelaskan, ketentuan perpanjangan usia pensiun berlaku bagi prajurit mulai dari pangkat kolonel hingga perwira tinggi. Rinciannya, usia pensiun kolonel menjadi 58 tahun, perwira tinggi bintang satu 60 tahun, bintang dua 61 tahun, bintang tiga 62 tahun, dan bintang empat 63 tahun.

Selain itu, usia pensiun tersebut juga masih dapat diperpanjang maksimal dua kali berdasarkan keputusan presiden.

Menurut Haripin, kebijakan tersebut berisiko merusak sistem regenerasi di internal TNI serta memicu stagnasi karier personel militer.

“Perpanjangan usia pensiun berisiko merusak sistem regenerasi di internal TNI, stagnasi karier para personel, membebani keuangan negara, dan membahayakan sistem pertahanan negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, risiko terhadap pertahanan negara muncul karena jabatan strategis di tingkat Komando Utama Operasi (Kotamaops) dan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) berpotensi diisi personel berusia lanjut.

Selain itu, Haripin menilai persoalan sumber daya manusia (SDM) di tubuh TNI, termasuk penumpukan kolonel dan brigadir jenderal, seharusnya diselesaikan melalui perbaikan sistem meritokrasi dan kaderisasi yang transparan.

“Problem SDM TNI yang kronis seperti tampak dalam penumpukan Kolonel dan Brigadir Jenderal atau Bintang Satu mesti diselesaikan secara menyeluruh melalui perbaikan sistem meritokrasi serta kaderisasi yang transparan, bukan perpanjangan pensiun bagi Kolonel dan perwira tinggi,” jelas Haripin.

Dalam keterangannya, Haripin juga menyinggung pernyataan Presiden yang menyebut tujuan utama revisi UU TNI pada dasarnya untuk memperpanjang usia pensiun personel TNI.

“Dalam pernyataan publiknya, Presiden menyatakan bahwa perpanjangan usia pensiun ini merupakan keinginannya dan tujuan utama revisi Undang-Undang TNI pada dasarnya adalah untuk memperpanjang usia pensiun personel TNI,” kata Haripin.