Komisi IX DPR: Pergantian Pimpinan BGN Wajar demi Perkuat MBG

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah yang wajar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Menurut Irma, perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tercapai secara optimal.

"Pergantian ini wajar dilakukan agar kontrol dan peningkatan kualitas SPPG menjadi lebih baik, sehingga tujuan program MBG dapat tercapai," ujar Irma dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Politikus Partai NasDem itu juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga fokus dalam implementasi Program MBG. Menurutnya, sejak awal program tersebut seharusnya diprioritaskan bagi kelompok sasaran utama, yakni anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

"Saya sudah mengingatkan sejak awal agar fokus pada program MBG untuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Tidak perlu melebar ke sasaran lain yang dapat mengurangi fokus pelaksanaan program," katanya.

Irma menilai fokus terhadap kelompok prioritas akan membuat pelaksanaan program lebih efektif dan memudahkan pemerintah dalam mencapai target peningkatan gizi masyarakat.

Ia pun berharap kepemimpinan baru di BGN mampu membawa perbaikan dalam pelaksanaan Program MBG serta memastikan target pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai sesuai arahan Presiden.

"Insya Allah ke depan harus lebih baik lagi, tetap fokus dan mampu mencapai target pemenuhan gizi sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden," tutup legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan penyidiknya menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (3/6/2026).

"Penyidik Pidsus (Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Plh Puspenkum Kejagung, Muhammad Jefri saat dikonfirmasi.

Meski demikian, ia masih enggan membeberkan detail penggeledahan tersebut, termasuk perkara yang sedang disidik.