Liputan6.com, Jakarta - Muhammadiyah mendukung evaluasi dan koreksi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tata kelola, transparansi, data penerima manfaat, insentif hingga pola pelayanan menjadi hal yang dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Pembahasan itu berlangsung saat PP Muhammadiyah bertemu BGN di Kantor BGN, Rabu (7/10/2026). Muhammadiyah diwakili Bendahara Umum PP Muhammadiyah Prof. Hilman Latief.
Advertisement
Menurut Hilman, evaluasi bukan berarti menolak MBG. Justru, program berskala nasional perlu terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima.
“Muhammadiyah mendukung setiap perbaikan dan koreksi terhadap Program MBG. Ini bagian dari komitmen kita untuk ikut memastikan program publik berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki bersama,” kata Hilman.
Ia mengatakan, yang perlu dilihat bukan hanya apakah program berjalan, tetapi juga bagaimana tata kelolanya dan apakah makanan bergizi benar-benar diterima sasaran.
“Program sebesar ini tentu membutuhkan evaluasi. Yang kita lihat bukan hanya programnya berjalan atau tidak, tetapi bagaimana tata kelolanya, transparansinya, dan apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima,” ujarnya.
Salah satu yang dibahas adalah pendataan penerima manfaat. Muhammadiyah dan BGN sepakat pentingnya pelacakan serta pendataan siswa secara by name by address.
Dengan data yang lebih jelas, penerima manfaat bisa diketahui secara tepat. Data itu juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MBG.
“Data penerima manfaat ini penting sekali. Kita ingin jelas siapa yang menerima, di mana, dan bagaimana pelayanannya. Kalau datanya by name by address, evaluasinya juga akan lebih mudah dan program bisa lebih tepat sasaran,” ujar Hilman.
Sistem Prasmanan
Selain data, kedua pihak membahas perhitungan ulang insentif. Muhammadiyah menyambut pembahasan tersebut untuk mencari skema yang lebih proporsional dan mendukung keberlanjutan program.
Soal pelayanan, Muhammadiyah juga menyatakan siap jika MBG nantinya menggunakan sistem prasmanan. PP Muhammadiyah terbuka terhadap model pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kami siap kalau memang skemanya perlu prasmanan. Bagi kami, yang paling penting bagaimana anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang baik dan bergizi, sementara pengelolaannya juga bisa berjalan dengan rapi,” kata Hilman.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu menjadi bagian dari komunikasi PP Muhammadiyah dan BGN dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Muhammadiyah tetap mendukung MBG, namun mendorong evaluasi terus dilakukan agar tata kelola, pelayanan, transparansi, dan ketepatan sasaran program semakin baik.