Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengingatkan pemerintah dalam menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pasalnya, hal itu berpengaruh dalam menetapkan kelayakan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan bantuan sosial.
Dia mencatat, berbagai keluhan masyarakat terkait hasil pemutakhiran desil DTSEN harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, tidak sedikit keluarga yang tercatat berada pada desil 9 atau 10 merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut, sehingga khawatir kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.
Advertisement
“Data memang penting sebagai dasar kebijakan. Tetapi jangan sampai data yang keliru justru menjadi alasan negara meninggalkan rakyat yang sedang membutuhkan. Negara harus hadir berdasarkan kondisi nyata masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan angka di dalam sistem,” kata Kariyasa, Rabu (26/8/2026).
Kariyasa menegaskan, pemerintah perlu memahami bahwa desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan seseorang secara absolut. Karena itu, masyarakat yang berada di desil 9 atau 10 tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai keluarga yang secara ekonomi sudah mapan dan tidak membutuhkan perlindungan sosial.
“Kondisi ekonomi rumah tangga sangat dinamis. Sebuah keluarga yang hari ini masih berada sedikit di atas batas desil tertentu dapat mengalami perubahan drastis akibat PHK, sakit, biaya pendidikan, utang, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegas dia.
“Jangan sampai negara lebih percaya pada angka di layar komputer daripada kesaksian rakyat yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita harus memastikan sistem berjalan untuk melayani masyarakat, bukan masyarakat yang dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem,” imbuhnya.
Kariyasa mendorong pemerintah segera mengevaluasi dan memverifikasi secara masif hasil pemeringkatan desil, terutama terhadap masyarakat yang menyampaikan keberatan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme sanggah DTSEN yang sederhana, cepat, transparan, dan mudah diakses hingga tingkat desa/kelurahan.
“Jangan jadikan desil sebagai satu-satunya atau ‘vonis tunggal’ dalam menentukan seseorang layak atau tidak memperoleh perlindungan sosial. Kalau seseorang secara administratif masuk desil 9 atau 10, tetapi secara faktual sedang menghadapi persoalan ekonomi yang berat, pemerintah harus punya ruang untuk melakukan verifikasi. Jangan sampai angka menjadi hakim tunggal atas kehidupan rakyat,” tandasnya.
Rekomendasi
Guna mencegah bansos salah sasaran, Kariyasa merekomendasikan lima langkah:
1. Membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk mengevaluasi dan memverifikasi data desil secara masif.
2. Membangun mekanisme sanggah DTSEN yang sederhana, cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
3. Tidak menggunakan desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan seseorang menerima perlindungan sosial.
4. Melakukan pemutakhiran data secara berkala, mengingat kondisi sosial-ekonomi rumah tangga dapat berubah sewaktu-waktu.
5. Menyediakan zona transisi bagi rumah tangga yang berada di sekitar batas desil agar tidak kehilangan bantuan secara mendadak ketika terjadi perubahan klasifikasi.