Legislator Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Balita Terdampak Kabut Asap

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama balita dan lanjut usia (lansia).

Desakan tersebut disampaikan menyusul data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla selama periode 18 Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus di antaranya dialami balita.

"Saya sangat prihatin dan miris melihat lebih dari 40 ribu balita kita terserang ISPA di wilayah Karhutla. Saya mendesak pemerintah turun tangan memberikan pengobatan yang maksimal bagi balita yang sudah menjadi korban. Bagi balita dan kelompok rentan lainnya yang berada di zona merah, kami mendesak pemerintah memberikan perlindungan ekstra dan prioritas," ujar Azis, Rabu (23/9/2026).

Azis menilai pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak dan lansia terus berada di tengah paparan asap tanpa langkah penyelamatan yang konkret. Karena itu, ia mendorong penguatan mekanisme perlindungan bagi masyarakat terdampak karhutla, khususnya kelompok rentan.

Menurut Azis, data kualitas udara, kesehatan, dan kondisi kebencanaan perlu diintegrasikan agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penanganan karhutla.

"Kebijakan penanganan asap tidak bisa lagi dieksekusi secara terpisah-pisah. Data ISPU dari KLHK, data kasus kesehatan dari Kemenkes, dan data kebencanaan dari BNPB harus terintegrasi dalam satu sistem komando. Dari situ, keputusan penanganan darurat hingga pembatasan aktivitas warga bisa diambil secara presisi dan terukur di lapangan," tegas Azis.

Azis juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) segera menerjunkan tim penanganan khusus ke wilayah yang masuk zona merah terdampak asap.

"Saya mendorong pemerintah terutama BNPB, Kemensos, dan KemenPPPA untuk mengintensifkan koordinasi dan penanganan yang cepat serta memastikan posko, evakuasi, perlindungan sosial, dan layanan dasar berjalan selama kondisi darurat," tegas Azis.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memiliki protokol yang jelas terkait pembatasan aktivitas, perlindungan anak, serta pemenuhan kebutuhan dasar ketika kualitas udara memburuk.

Azis juga mendorong KemenPPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, kegiatan belajar tatap muka bagi siswa PAUD, TK, hingga SD perlu dihentikan sementara apabila Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di suatu wilayah telah masuk kategori tidak sehat.

"Penanganan Karhutla harus mengedepankan keselamatan warga di samping upaya pemadaman titik api di lapangan. Koordinasi penanganan bencana harus berjalan cepat dari tingkat pusat hingga posko desa. Negara harus hadir utuh menjamin keselamatan anak-anak dan orang tua kita di wilayah terdampak," pungkas Azis.