10 Anggota PAN Ikut Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sebanyak 10 anggota Fraksi PAN turut serta dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik sekaligus pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dalam merespons persoalan ketatanegaraan yang tengah berkembang.

Hal tersebut disampaikan Putri kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Putri menjelaskan, Fraksi PAN memandang penggunaan hak konstitusional DPR sebagai bagian penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan parlemen. Oleh karena itu, setiap langkah politik yang ditempuh harus tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR,” ujar Putri.

Putri menegaskan, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, prosesnya harus berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan setiap persoalan ketatanegaraan mendapat ruang pembahasan yang semestinya.

“Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Putri juga menekankan pentingnya menjaga agar dinamika politik yang berkembang tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Menurutnya, supremasi hukum serta penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan harus menjadi landasan dalam menyikapi setiap persoalan nasional.

Fraksi PAN, lanjut Putri, akan terus mencermati perkembangan pembahasan usulan HMP dan mengikuti proses kelembagaan yang berlangsung di DPR.

Ia berharap seluruh proses tersebut dapat memberikan kepastian sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan demokrasi dan konstitusi di Indonesia.