Pemadaman Karhutla dari Darat dan Udara, Modifikasi Cuaca Dikerahkan

Liputan6.com, Jakarta - BNPB Tebar 3,6 Ton Garam untuk Picu Hujan di Wilayah KarhutlaBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Salah satunya melalui penyemaian awan dengan menebarkan 3.600 kilogram garam dalam empat sorti penerbangan.

Upaya tersebut dilakukan di Kalimantan Tengah. BNPB melaporkan hujan ringan turun di wilayah Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau setelah pelaksanaan operasi penyemaian awan.

Operasi modifikasi cuaca menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan melalui jalur udara dan darat. Selain penyemaian awan, petugas juga mengerahkan helikopter untuk melakukan pengeboman air serta pesawat patroli guna memantau wilayah terdampak.

Dalam laporan penanganan per 8 November, BNPB juga menyebut pemerintah mendapat dukungan dua pesawat C-130 dari Australia untuk membantu operasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur.

Teknologi penyemaian awan menggunakan Dumakron juga telah diterapkan di Palangka Raya. Bahan semai yang digunakan berupa serbuk garam berukuran 2–5 mikrometer.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Findy Renggono, menjelaskan teknologi tersebut bekerja dengan membantu proses pembentukan dan pertumbuhan tetes air di dalam awan. Dengan demikian, peluang terjadinya hujan dapat meningkat apabila awan memiliki kandungan air dan kondisi atmosfer yang mendukung.

"Secara sederhana, dumakron bekerja dengan membantu proses pembentukan dan pertumbuhan tetes-tetes air di dalam awan. Tujuannya adalah meningkatkan peluang terjadinya hujan dari awan yang sudah memiliki kandungan air dan kondisi atmosfer yang mendukung," jelas Findy.

Meski demikian, keberhasilan penyemaian awan sangat bergantung pada ketersediaan awan yang dapat disemai serta kondisi atmosfer di wilayah sasaran.

BNPB Petakan Titik Panas dan Wilayah PerizinanSelain mengandalkan operasi pemadaman, BNPB memperkuat pengawasan terhadap wilayah yang terindikasi mengalami kebakaran. Salah satu langkahnya dengan mengembangkan sistem pemetaan yang menggabungkan data titik panas, luasan area terbakar, dan peta perizinan lahan.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan sistem tersebut memungkinkan petugas memantau perkembangan titik panas dan area terbakar setiap hari.

"Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan," jelas Kristomei.

Melalui pencocokan data titik panas dengan batas wilayah perizinan, petugas dapat menelusuri pemegang izin atau pengelola lahan di lokasi yang terindikasi terbakar.

Namun, hasil pemetaan tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Di Papua Selatan, BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memeriksa indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Data pemetaan juga akan dibagikan kepada kepolisian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Kehutanan.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan kebakaran sekaligus penegakan hukum terkait karhutla.

BNPB juga mengusulkan agar pemegang izin lahan ikut melakukan pemeriksaan terhadap titik panas yang terdeteksi di wilayah masing-masing. Hasil pemeriksaan diminta disampaikan dalam tenggat waktu yang disepakati.

Jika ditemukan kebakaran, pemegang izin diminta segera melaporkannya agar petugas dapat melakukan penanganan lebih cepat.