Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) bergerak cepat dan serius menangani ancaman dampak kekeringan akibat puncak fenomena El Nino 2026 yang diperkirakan melebihi level kuat (strong).
Azis mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengambil langkah tanggap darurat dengan memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di wilayah yang rawan terdampak kekeringan.
Advertisement
"Peringatan dari BMKG ini adalah alarm keras bagi kita semua. Indikator yang menunjukkan El Nino berpotensi melampaui level kuat dan bertahan hingga awal 2027 tidak boleh dianggap remeh. Prinsip kita tegas, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami meminta seluruh instansi terkait, baik pemerintah pusat maupun Pemda, bergerak cepat melakukan intervensi sebelum krisis air meluas," ujar Azis, Jumat (31/7/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mendesak agar pelaksanaan modifikasi cuaca dipercepat selagi masih terdapat potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Menurutnya, langkah antisipasi sejak dini jauh lebih murah dan efektif dibandingkan menanggung kerugian akibat bencana.
"Kita tidak boleh menunggu sampai sumur warga mengering total baru bertindak. Pemerintah pusat melalui BNPB dan Pemda harus memperluas cakupan hujan buatan. Fokuskan hujan buatan untuk mengisi bendungan, waduk, dan embung strategis," tegas Azis.
Azis juga menyoroti potensi efek domino dari krisis iklim agar tidak berkembang menjadi krisis sosial di tengah masyarakat. Kekeringan ekstrem yang memicu gagal panen berisiko menyebabkan pasokan pangan menjadi langka dan harga bahan pokok melonjak. Selain itu, minimnya akses air bersih juga berpotensi memicu penyebaran penyakit.
"Jangan sampai dampak El Nino ini meluas dan berubah menjadi masalah sosial baru. Gagal panen bisa membuat harga bahan pokok melonjak tajam dan membebani rakyat. Selain itu, krisis air bersih sangat berbahaya karena memicu penularan penyakit. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia jangan sampai menjadi korban akibat kekeringan dan ketiadaan pasokan air bersih," jelasnya.
Oleh karena itu, ia berharap kementerian/lembaga lintas sektoral bersama Pemda meningkatkan koordinasi secara masif untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menjamin ketercukupan pangan nasional.
"Kita tentunya tidak ingin dampak El Nino ini meluas. Pemerintah pusat dan daerah harus segera bertindak agar masyarakat tidak mengalami kerugian yang signifikan," ujarnya.
Mitigasi Berbasis Masyarakat
Di sisi lain, Azis menyerukan pentingnya mitigasi berbasis masyarakat untuk menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga kuartal pertama 2027. Ia mengimbau warga di wilayah rawan kekeringan untuk melakukan antisipasi mandiri dengan menyiagakan penampungan air, menerapkan gerakan hemat air, serta menjaga kecukupan konsumsi air bagi kelompok rentan.
"Ancaman kemarau panjang ini memerlukan kesiapsiagaan mandiri dari masyarakat, mulai dari menyiapkan tandon air, bijak menggunakan air harian, hingga memastikan kesehatan anak-anak dan lansia agar terhindar dari risiko dehidrasi," kata Azis.
"Ancaman iklim ini membutuhkan kolaborasi dua arah. Pemerintah mengintervensi dengan teknologi dan bantuan logistik, sementara masyarakat memperkuat kesiapsiagaan mandiri," pungkasnya.