Pramono Ingin Jakarta Punya Lebih Banyak Ruang Bermain Ramah Anak

Pemprov DKI melanjutkan pembangunan RPTRA dengan pendekatan baru. Pramono Anung tak menyebut kuota tahun ini; saat ini 324 lokasi tersebar di Jakarta.

oleh Tim NewsDiterbitkan 20 Juli 2026, 12:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan melanjutkan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai bagian dari komitmen menyediakan ruang bermain yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembangunan RPTRA akan terus berlanjut, meski tidak lagi dilakukan secara masif seperti sebelumnya.

“Untuk RPTRA di Jakarta, ini yang terakhir kita bangun kembali ada 324 RPTRA. Jadi, kita terus akan melanjutkan pembangunan RPTRA,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (20/7), seperti dikutip dari Antara.

Meski memastikan pembangunan tetap berlanjut, Pramono belum merinci jumlah RPTRA yang akan dibangun pada tahun ini. Ia menjelaskan, konsep pengembangan RPTRA kini lebih fleksibel dengan memanfaatkan lahan-lahan berukuran kecil yang tersedia di berbagai wilayah Jakarta.

Menurutnya, sebagai kota global yang ramah anak, Jakarta membutuhkan lebih banyak ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat bermain sekaligus ruang interaksi masyarakat. Kehadiran RPTRA juga diharapkan membuat ibu kota menjadi kota yang lebih hijau, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menyatakan akan terus menambah jumlah RPTRA agar akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut semakin mudah.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Dwi Oktavia mengungkapkan saat ini terdapat 324 RPTRA yang tersebar di 44 kecamatan dan 173 kelurahan. Jumlah tersebut telah melampaui target awal pembangunan yang ditetapkan sebanyak 267 RPTRA.

Dari total 324 RPTRA yang ada, sebanyak 253 unit dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara 71 unit lainnya dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya