Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengejar target 400 ribu unit bedah rumah pada 2026. Dia menekankan pentingnya percepatan verifikasi data calon penerima agar bantuan tepat sasaran.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Advertisement
"Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari kawasan permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target," kata Tito.
Tito menjelaskan, data calon penerima BSPS saat ini telah tersedia. Namun, sebagian data masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, masih ada usulan baru dari sejumlah daerah yang perlu diperiksa kembali.
Menurut dia, percepatan program masih menghadapi kendala karena belum semua pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaannya. Karena itu, ia meminta setiap usulan diverifikasi secara cermat di lapangan agar penerima bantuan benar-benar memenuhi persyaratan.
"Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 rumah, ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 rumah, ya sudah 150 rumah lainnya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa," ujarnya.
Kejar Target 400 Ribu Rumah
Lebih lanjut, Tito meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit bedah rumah. Salah satunya dengan memperkuat pendataan dan verifikasi calon penerima melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota.
"Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," tegas Tito.
Tito menilai percepatan BSPS tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga dapat membantu menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian daerah.
"Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik," tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Selain itu, kegiatan diikuti secara daring oleh kepala BPS kabupaten/kota dan kepala dinas perumahan serta kawasan permukiman dari seluruh Indonesia.