Menhut Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon Jangkau Masyarakat Adat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangan karbon di sektor kehutanan kini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan atau pemegang konsesi. Masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial dan hutan adat juga dapat berpartisipasi.

"Ini juga menandakan bahwa perdagangan karbon tidak hanya untuk elite, tidak hanya untuk orang yang selama ini sudah berpunya, tetapi juga untuk orang yang ada di paling bawah di tapak," kata Raja Juli Antoni, Kamis (9/7), seperti dikutip dari Antara.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Persetujuan Menteri Kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) yang diluncurkan pada Senin (6/7/2026).

Dalam persetujuan tersebut, terdapat empat pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang memperoleh izin penerbitan unit karbon, terdiri atas tiga PBPH konsesi dan satu PBPH dari skema perhutanan sosial.

Dengan demikian, kelompok masyarakat pengelola hutan mulai memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam mekanisme perdagangan karbon.

"Pada tanggal 6 yang lalu saya telah mengeluarkan izin terhadap empat PBPH yang mulai bisa dagang, tiga PBPH konsesi dan satu perhutanan sosial," ujar Menhut.

Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon dapat dirasakan secara lebih luas, terutama oleh masyarakat yang selama ini berperan menjaga kelestarian hutan.

Karena itu, skema perdagangan karbon juga akan diperluas ke kawasan perhutanan sosial yang saat ini mencakup sekitar 8,3 juta hektare, termasuk sekitar 1,4 juta hektare hutan adat.

"Termasuk 8,3 juta hektare perhutanan sosial kita akan bisa menikmati proses perdagangan karbon ini, termasuk 1,4 juta hektare hutan adat yang juga akan kita berdayakan bersama," ujar Raja Juli Antoni.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya membuka peluang sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar hutan, tetapi juga memperkuat insentif untuk menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.