Liputan6.com, Jakarta - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus membubarkan diri secara tertib dari depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) malam. Aksi berakhir setelah massa ditemui sejumlah pimpinan DPR RI yang menyampaikan tanggapan atas tuntutan mereka.
Pantauan di lokasi, sekitar pukul 20.15 WIB massa mulai meninggalkan gerbang utama kompleks parlemen. Sebelum bubar, mereka mendengarkan orasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dari atas mobil komando.
Advertisement
Usai orasi pimpinan DPR, koordinator aksi meminta massa kembali membentuk barisan sebelum meninggalkan lokasi secara bergantian. Massa kemudian bergerak menjauh dari depan Gedung DPR hingga kawasan perlahan kembali lengang.
Setelah mahasiswa membubarkan diri, pihak kepolisian tetap bersiaga di sekitar lokasi. Sejumlah petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) terlihat ikut membersihkan sampah yang berserakan usai aksi unjuk rasa.
Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi yang sebelumnya ditutup kembali dibuka. Meski begitu, arus kendaraan sempat tersendat akibat mahasiswa yang meninggalkan lokasi aksi. Kepadatan terlihat di sekitar Gerbang Pemuda hingga kawasan Flyover Ladokgi.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi hari ini, mahasiswa mengusung Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Mereka meminta pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional, mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten, serta mengembalikan supremasi sipil.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.
Mahasiswa juga meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh. Menurut mereka, program tersebut sebaiknya dihentikan sementara sampai tata kelolanya diperbaiki.
“Program ini perlu dievaluasi total. Kalau belum siap, sebaiknya dihentikan sementara sampai sistemnya benar-benar dibenahi,” ujarnya.
Selain itu, massa menyoroti penempatan pejabat yang dinilai tidak sesuai kompetensi serta meminta pemerintah mengembalikan supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara.
Putra mengatakan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons, mahasiswa akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar setelah melakukan konsolidasi.
“Kami akan melihat perkembangannya dalam tiga bulan ke depan. Kalau tidak ada perubahan, kami akan kembali turun ke jalan,” tegasnya.