Demo Mahasiswa Medan, BEM USU Bawa 9 Tuntutan

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa tidak hanya dilakukan di Jakarta. Mahasiswa di Medan menggelar aksi demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, pada Senin (15/6/2026).

Aksi yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) bersama sejumlah elemen mahasiswa ini digelar untuk mengkritik berbagai kebijakan di bawah pemerintah. Mulai dari sektor ekonomi hingga pendidikan.

Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 620 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dikerahkan ke lokasi.

Keterlibatan personel TNI dalam pengamanan unjuk rasa kali ini sempat menuai sorotan dan protes dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Menanggapi hal tersebut, Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Dhana Nur Kurniawan, menegaskan bahwa kehadiran TNI murni sebagai bentuk kolaborasi antar-instansi.

“Ini kan kita sama-sama membangun, makanya TNI-Polri harus ini. Karena kita harus sinergitas,” ujar Dhana di lokasi pengamanan.

Selain menyiagakan ratusan personel, petugas di lapangan juga telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPRD Sumut demi mengantisipasi kemacetan.

Berbeda dengan beberapa kota lain di Indonesia yang sudah memulai aksi sejak pagi, pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi di Medan baru mulai bergerak dan berkumpul di lokasi pada siang hari.

Dalam aksi ini, BEM USU membawa rapor merah bagi awal pemerintahan pusat dan daerah. Mereka melayangkan 9 tuntutan utama yang dinilai mendesak dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, di antaranya:

1. Stabilitas BBM: Menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga BBM dan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

2. Transparansi Anggaran: Meminta efisiensi dan transparansi alokasi APBN serta APBD untuk program yang benar-benar prioritas.

3. Tolak Dwifungsi Polri: Menolak tegas segala bentuk dwifungsi Polri dan menuntut akuntabilitas di internal kepolisian.

4. Evaluasi Program MBG: Meminta pemerintah menghentikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi yang lebih efektif dan efisien.

5. Prioritas Pendidikan: Mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama nasional.

6. RUU Masyarakat Adat: Mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

7. Penanggulangan Bencana & Tambang Ilegal: Menuntut pertanggungjawaban penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta sanksi tegas bagi pelaku pertambangan ilegal.

8. Pelayanan Publik Daerah: Mendesak pemerintah daerah mengevaluasi total kualitas layanan listrik dan air bersih.

9. Janji Lapangan Kerja: Menagih janji politik Prabowo-Gibran untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pengamanan di sekitar Gedung DPRD Sumut masih diperketat guna memastikan penyampaian aspirasi para mahasiswa berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.