Jual Beli Jabatan Perangkat Desa, Sudewo Didakwa Terima Rp 2,4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Bupati nonaktif Pati Sudewo didakwa menerima Rp 2,4 miliar dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Uang tersebut diduga dikumpulkan dari para calon perangkat desa yang diminta menyetor ratusan juta rupiah untuk mengikuti proses pengisian jabatan.

Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (15/6/2026).

Jaksa mengungkapkan, kasus tersebut terjadi dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Sudewo diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mewajibkan para calon perangkat desa menyetorkan sejumlah uang.

Dalam perkara ini, tiga kepala desa turut diadili karena diduga berperan mengumpulkan setoran dari para peserta. Mereka adalah Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun Karjan.

Menurut jaksa, para calon perangkat desa diminta membayar uang antara Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per orang. Namun, dalam praktiknya terdapat 15 calon perangkat desa yang menyetorkan uang dengan nilai berkisar Rp 130 juta hingga Rp 165 juta per orang.

"Uang yang harus disetor tersebut kemudian dikumpulkan di Abdul Suyono yang merupakan representasi Bupati Pati Sudewo," kata Joko di hadapan majelis hakim yang dipimpin Edwin Pudyono.

Atas perbuatannya, Sudewo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain perkara dugaan jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo juga menghadapi dakwaan lain terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai Rp 3,8 miliar dalam proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dalam perkara tersebut, Sudewo didakwa menerima uang saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. Menanggapi dakwaan jaksa, Sudewo melalui tim kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan pada sidang berikutnya.