Massa RT-RW Kepung Balai Kota Tuntut Pemakzulan, Wali Kota Sukabumi Minta Maaf

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang protes terjadi di Balai Kota Sukabumi hari ini, Selasa (2/6/2026). Massa pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi yang tergabung dalam forum komunikasi wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki "Aksi 2626". Massa menuntut DPRD Kota Sukabumi segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.

Ada dua tuntutan utama yang dibawa massa dalam aksi ini. Pertama, mendesak Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Kedua, menuntut realisasi janji politik terkait dana abadi yang hingga kini dinilai belum ditepati.

​Ketegangan ini memuncak akibat adanya pernyataan dari pihak pemerintah daerah yang dianggap merendahkan posisi pengurus RT dan RW. Pernyataan tersebut dinilai mempertanyakan legitimasi pengurus wilayah, seolah posisi mereka selama ini ilegal. ​Suasana di depan Balai Kota kian memanas saat kritik tajam mulai disuarakan dari atas mobil komando.

Orator menuding jalannya pemerintahan saat ini telah melenceng dari kepentingan publik dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

​"Kami melihat Wali Kota hanya menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan yayasan pribadinya, yaitu Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB). Ini jelas mencederai amanah rakyat," teriak salah satu orator di tengah gemuruh massa.

Perwakilan Forum RT/RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput.

​"Kami mengundang seluruh elemen masyarakat tingkat RT dan RW untuk hadir guna memperjuangkan aspirasinya langsung kepada pemimpin kita," ujar pria yang akrab disapa Levi ini.

​Levi juga memastikan bahwa aksi ini telah menempuh prosedur resmi. Pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polres Kota Sukabumi sebelum massa bergerak ke jalanan.

Ketegangan di lapangan dipicu oleh dua isu besar. Pertama, dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengumpulan dana wakaf dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 1% yang dialirkan ke yayasan pribadi Wali Kota, Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB).

Praktik ini tetap berjalan meski DPRD telah mengeluarkan instruksi resmi untuk menghentikannya.

"Kami berdiri di sini bukan untuk kepentingan pribadi! Kami menuntut keadilan bagi para ASN yang hak gajinya disunat tanpa dasar hukum yang jelas. Ketika DPRD sudah mengeluarkan mandat untuk berhenti, namun Walikota tetap memaksakan kehendaknya melalui FKDB, ini adalah pembangkangan nyata!" teriak orator aksi dari atas mobil komando.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menemui massa. Dia angkat bicara. Ayep menyatakan menghargai aspirasi massa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi.

"Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, saya atas nama Pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW," ujar Ayep Zaki.

Ayep Zaki juga langsung mengklarifikasi duduk perkara status hukum lembaga. Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, aturan memang tidak mengamanatkan pembentukan "Forum RT/RW".

Namun, secara birokrasi, RT/RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat.

Terkait tuntutan dana abadi, Ayep Zaki blak-blakan mengenai kondisi keuangan daerah yang sedang kritis. Pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah hingga sebesar Rp 159 Miliar, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpaksa dialihkan untuk mengisi kekosongan fiskal.

"Pemerintah Kota Sukabumi mohon maaf karena belum dapat merealisasikan program dana abadi akibat kondisi fiskal yang belum kuat. Namun, kami akan segera berkonsultasi ke Kemendagri, BPK, dan membahasnya bersama DPRD," jelas Ayep.

Meski demikian, Ayep membawa angin segar dengan memastikan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) tetap dilanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai Juni ini.

Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT/RW dicairkan tepat waktu.

Mengenai dana kelurahan, Pemkot menegaskan tiap kelurahan tetap mendapatkan Rp200 juta dengan pembagian 60 persen untuk sarana prasarana dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat tanpa ada pembatasan sepihak.

"Mohon dapat memahami situasi di tengah tantangan efisiensi anggaran ini. Kami senantiasa berupaya optimal untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.