Bima Arya Dorong Perluasan Jangkauan Sekolah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong perluasan jangkauan Sekolah Rakyat agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan, termasuk mereka yang sempat putus sekolah. Dorongan ini disampaikan saat Bima mengunjungi Sekolah Rakyat di kawasan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Rabu (21/10/2026).

Saat kunjungan tersebut, Bima mendengar langsung kisah para siswa tentang latar belakang keluarga dan cita-cita mereka. Dia mengaku terharu melihat tekad anak-anak tersebut untuk memperbaiki kehidupan keluarga melalui pendidikan, meski menghadapi berbagai keterbatasan.

“Tadi saya terharu juga dengar tadi bapaknya buruh, orang tuanya meninggal, dan mereka bercita-cita untuk menaikkan derajat orang tuanya, ada yang cita-cita jadi tentara, ada yang jadi hakim,” ujar Bima.

Salah satu kisah yang menarik perhatiannya adalah seorang anak yang ingin kembali mengenyam pendidikan setelah hampir empat tahun putus sekolah. Bima menilai kemauan untuk melanjutkan pendidikan setelah sekian lama terhenti merupakan hal yang luar biasa.

“Dia sudah hampir 4 tahun dari putus sekolah, tapi masih mau sekolah itu kan luar biasa,” ungkapnya.

Menurut Bima, pengalaman para siswa tersebut menunjukkan pentingnya menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak yang terkendala melanjutkan sekolah.

Karena itu, dia menegaskan perlunya memperluas jangkauan Sekolah Rakyat agar semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar.

“Jadi ini sekolah rakyat harus terus kita dorong untuk semakin memperluas jangkauan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bima memandang Sekolah Rakyat sebagai program investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Selain memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, pendidikan melalui program ini diharapkan dapat mempersiapkan generasi penerus yang kelak menjadi pemimpin bangsa.

Di Kota Malang, penyelenggaraan Sekolah Rakyat didukung oleh sinergi sejumlah pihak. Sekolah yang menampung 75 siswa tersebut memanfaatkan aset bekas Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di kawasan BPSDM Provinsi Jawa Timur. Menurut Bima, pemanfaatan aset tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Wali Kota Malang.