KPK Siap Bantu Kejagung Buka Akses Data LHKPN Febrie Adriansyah

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendukung penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dukungan itu diberikan melalui pembukaan akses data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Febrie apabila dibutuhkan penyidik.

"Karena perkara ini kemudian sedang berproses di Kejaksaan, tentu KPK juga terbuka jika nanti dibutuhkan untuk support data terkait dengan LHKPN saudara FA yang dilaporkan secara berkala setiap tahun ke KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Rabu (15/7/2026).

Menurut Budi, data yang dimiliki Direktorat Pencegahan KPK dapat membantu proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski demikian, KPK tetap menghormati kewenangan Kejaksaan sebagai institusi yang menangani perkara tersebut.

"Ya kita lihat konteksnya seperti apa gitu ya karena ini memang di Kejaksaan Agung sedang berjalan prosesnya dari pelimpahan kawan-kawan di Kepolisian," jelas Budi.

Budi menjelaskan, dalam aspek pencegahan korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap harta kekayaan yang dilaporkan oleh penyelenggara negara. Klarifikasi itu juga dapat mencakup aset yang diduga belum dicantumkan dalam LHKPN.

"Dalam konteks pencegahan, KPK memang punya kewenangan untuk bisa melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak menjelaskan terkait dengan aset-aset yang sudah dilaporkan ataupun aset-aset yang diduga belum dilaporkan," kata dia.

Dia menegaskan, penilaian terhadap LHKPN tidak hanya didasarkan pada kepatuhan melaporkan tepat waktu, tetapi juga pada kelengkapan dan kebenaran harta kekayaan yang dicantumkan dalam laporan tersebut.

Sebelumnya, KPK menduga rumah di Sentul yang diakui sebagai kediaman pribadi Jampidsus Febrie Adriansyah terdaftar atas nama orang lain.

"Diduga yang bersangkutan (Febrie) menggunakan nomine yang tidak ada hubungan keluarga,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (10/7/2026), dikutip dari Antara.

Aminudin mengatakan rumah tersebut tidak muncul dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Febrie. Berdasarkan pengecekan terhadap LHKPN tahun 2025 milik Febrie, aset tanah dan bangunan milik jaksa tersebut tercatat hanya berada di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Kota Bandung.