Imipas Ungkap Alasan Masa Cekal Febrie Adriansyah hanya 20 Hari

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan alasan pencegahan ke luar negeri terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah ditetapkan selama 20 hari. Durasi itu mengikuti permintaan Polda Metro Jaya, sementara penanganan perkaranya kini telah beralih ke Kejaksaan Agung.

Agus menyebut pencegahan tersebut dapat diperpanjang setelah masa 20 hari berakhir apabila ada permintaan baru dari Kejaksaan.

Sebagai rujukan, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur masa pencegahan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama enam bulan.

"Sementara ya, 20 hari, sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah ada, sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.Pernyataan itu disampaikan Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Ia menegaskan langkah pencegahan yang diterapkan saat ini bersifat sementara, sejalan dengan permintaan awal Polda Metro Jaya sebelum berkas perkara dialihkan.

"Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh, Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Oke?" kata Agus.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencekal Febrie Adriansyah dan Don Ritto bepergian ke luar negeri. Kebijakan itu diambil setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (Swasta). Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 11 Juli 2026," kata Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).

Hendarsam menambahkan, keduanya dicegah selama 20 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan komitmen Imigrasi untuk mendukung proses hukum yang berjalan.

"Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan," jelas dia.