KPK Sebut Sudah Ada Permintaan Lisan Supervisi Kasus eks Jampidsus Febrie

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menjalankan supervisi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah jika sudah ada permintaan resmi dari Kejagung. Permintaan tertulis menjadi penting untuk memperjelas apa yang akan dilakukan KPK.

"Permintaan secara lisan sudah disampaikan, nantikan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Kewenangan koordinasi dan supervisi telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Setyo menambahkan, sembari menunggu permintaan resmi, komunikasi formal antara KPK dan Kejagung sudah mulai berjalan. Sejauh ini, KPK melihat keseriusan Kejagung.

"Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini," katanya.

Apakah supervisi KPK nantinya juga mencakup proses penyidikan, Setyo hanya menegaskan lembaganya akan bekerja sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

"Makanya nanti dilihat ya. Kewenangan yang kita lakukan adalah kewenangan supervisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 19 Tahun 2019. Kewenangannya adalah supervisi," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung menegaskan akan membentuk tim penyidik khusus dalam menangani perkara Febrie. Kejagung juga akan melibatkan KPK sebagai supervisi dalam perkara ini. Upaya ini menjadi langkah Kejaksaan untuk menjamin independensi dan profesionalitas dari penyidik.

"Kami pastikan kita akan profesional, kita akan melibatkan juga nanti supervisi dari KPK. Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama," kata Anang.

Dia kembali menegaskan, Kejagung akan terbuka dan tetap memegang prinsip kehati-hatian serta menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam menangani setiap perkara.

"Bukan di perkara ini saja, setiap mungkin rekan-rekan kalau kami menyampaikan menangani suatu perkara, prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tak bersalah tetap kami kemukakan selama belum ada putusan yang tetap atau inkrah. Prinsipnya begitu," katanya.