Kemenag Siapkan Materi Edukasi Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ, Begini Konsepnya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan materi pendidikan untuk mencegah penyebaran budaya LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer) di satuan pendidikan.

Langkah ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029, yang menempatkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menjelaskan rancangan tersebut tengah dipikirkan penempatannya dalam mata pelajaran dan jenjang yang tepat.

Materi yang tengah disusun menggunakan istilah "penyebaran budaya LGBTQ" sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025.

Romo Syafii menyebut terminologi tersebut dipakai untuk membedakan antara individu dan gerakan yang menjadi fokus materi edukasi.

"Peraturan Presiden memakai istilah penyebaran budaya LGBT, bukan LGBT. Karena kalau LGBT itu menyasar personal, tetapi ketika budaya, itu gerakan," ujarnya.

Penyiapannya dilakukan melalui kolaborasi lintas satuan kerja Kementerian Agama dengan melibatkan akademisi serta para pakar.

Ia menguraikan alternatif penempatan materi pada pelajaran terkait serta pengajuan jenjang awal penerapan.

"Kita membuat materi pendidikan. Sasaran kita anak didik. Kita menyusun materi yang diorientasikan untuk memberi pemahaman kepada anak didik. Bahkan lebih spesifik lagi, kita juga memikirkan tentang bagaimana memasukkan materi itu, di mata pelajaran apa itu, apakah di pelajaran agama, PPKn, atau yang lainnya. Sudah mulai kita pikirkan juga dimulai kelas berapa," kata Romo Muhammad Syafii.

Rancangannya ditujukan untuk memperkuat pemahaman sesuai nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan ajaran agama, dengan pendekatan yang disesuaikan pada setiap jenjang pendidikan.

"Ketika Indonesia yang Pasal 29 ayat (1)-nya berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kita memahami sila pertama Pancasila sebagai kausa prima, itu artinya menyangkut pada ketentuan norma-norma agama yang hidup di Indonesia," tutur dia.

Menurut Romo Syafii, telaah juga dilakukan melalui dialog dengan para tokoh lintas agama.

"Kita sudah bertanya kepada semua tokoh agama, satupun tidak ada yang mengatakan agamanya mendukung, menerima, atau mengesahkan LGBT. Memahami LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia sebelumnya tidak bisa diterima," sambung Romo Syafii.

Ia menyebut substansi materi masih dalam proses perumusan agar sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan dapat diterapkan secara efektif di setiap jenjang.

"Kita memikirkan tentang bagaimana kita bisa memberikan materi-materi yang sesuai dengan tingkatan pendidikan sehingga dipahami oleh mereka. Sehingga dari awal kita sudah melakukan penjagaan," pungkas Romo Syafii.