Ganjar Ungkap Bahaya Jika RUU Pemilu Molor Dibahas

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, mendesak agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) segera dimulai.

Menurut dia, keterlambatan pembahasan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih rumit menjelang pelaksanaan pemilu mendatang.

Ganjar mengatakan PDIP telah menyiapkan tim khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya sekaligus mengkaji berbagai isu strategis yang perlu diakomodasi dalam revisi UU Pemilu.

Selain itu, partainya juga telah berdiskusi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil guna menyerap masukan terkait penyempurnaan sistem pemilu.

“Dari PDIP sudah menyiapkan tim, sudah menyiapkan sistem, sudah mengidentifikasi beberapa isu penting yang ada di Undang-Undang Pemilu, dan kita sudah berdiskusi dengan masyarakat sipil juga. Sehingga, Insyaallah kita sudah siap,” kata Ganjar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Meski begitu, ia menilai kesiapan partai politik saja tidak cukup apabila proses pembahasan di parlemen tidak segera berjalan.

Ganjar juga mengingatkan soal waktu yang tersedia untuk merumuskan regulasi pemilu semakin terbatas sehingga diperlukan langkah cepat dari para pemangku kepentingan.

“Tapi yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan Undang-Undang Paket Pemilu ini agar kita tidak terlambat,” ujar dia.

Menurut Ganjar, keterlambatan pembahasan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi karena masih banyak aspek yang harus disesuaikan, termasuk menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinamika politik antarpartai yang berkembang setelah Pemilu 2024.

“Kita mengidentifikasi dari concern waktu bahwa kalau kita terlambat, nanti problemnya akan cukup rumit di belakang karena terlalu banyak yang harus disesuaikan di tengah adanya putusan MK dan kemudian political interplay antar partai-partai, dan kita butuh lobi segera,” kata Ganjar.

Ia mengungkapkan PDIP juga telah menyiapkan posisi resmi partai terkait berbagai isu yang akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Di saat yang sama, partainya terus mencermati sikap dan pandangan partai-partai politik lain yang memiliki kursi di DPR.

“Kita juga menyiapkan stand position PDI Perjuangan. Tapi kita juga membaca apa yang menjadi sikap masing-masing partai khususnya yang ada di DPR,” ucap Ganjar.