Sumpah Pemuda ke-98, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong penguatan pendidikan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan perguruan tinggi, perluasan akses kuliah, serta penguatan organisasi kepemudaan.

Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam pembangunan nasional.

Momentum peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 menjadi pengingat pentingnya membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan, membangun kemandirian, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan Universitas Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.

“Pemerintah terus mendorong pengembangan Universitas Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan siap mengambil peran dalam pembangunan serta kepemimpinan nasional,” kata Teddy.

Selain pengembangan perguruan tinggi, pemerintah juga mengkaji rencana perluasan akses pendidikan tinggi, termasuk skema pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, kajian mencakup berbagai komponen pembiayaan agar kebijakan tersebut dapat dirancang secara matang dan berkelanjutan.

Di tingkat masyarakat, penguatan organisasi kepemudaan juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan peran Karang Taruna sebagai wadah pengembangan potensi pemuda sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan desa dan kelurahan.

Melalui Karang Taruna, pemuda diharapkan dapat mengembangkan kewirausahaan, menggerakkan ekonomi kreatif, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungannya.

Selain meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan pemberdayaan, literasi digital juga menjadi perhatian. Generasi muda perlu memiliki kemampuan memeriksa informasi dan mengenali berita bohong agar tidak mudah terpengaruh provokasi yang dapat memicu perpecahan.

Di sisi lain, partisipasi pemuda dalam kehidupan demokrasi perlu didukung melalui ruang dialog dan kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

Kritik berbasis fakta dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kebijakan publik.

Pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi agar pengembangan potensi generasi muda tidak berhenti pada peringatan Sumpah Pemuda, tetapi berlanjut menjadi kegiatan dan kontribusi nyata di berbagai bidang.