Prabowo Dorong Bursa Komoditas Sendiri, Anggota DPR Ungkap Pentingnya Posisi Tawar RI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengumuman itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas strategis seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Namun, harga komoditas tersebut kerap ditentukan di bursa luar negeri.

“Pemerintah yang saya pimpin akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Januari 2027,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan bursa tersebut dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin membangun Indonesia Reference Price (Harga Referensi Indonesia) untuk komoditas ekspor utama nasional. Menurut Prabowo, bursa tersebut diharapkan menciptakan pasar yang lebih dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia, sekaligus mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu sistem yang diawasi secara resmi.

Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi penghasil komoditas tanpa memiliki pengaruh dalam penentuan harga global.

Rencana tersebut memiliki irisan dengan gagasan Anggota DPR Kawendra Lukistian.

“Kenapa kita tidak berani membuat bursa baru? ‘Indonesia Metal Exchange’, ketika kita punya bursa sendiri di sini bargaining position kita jauh lebih tinggi,” ujar Kawendra.

Menurut Kawendra, keberadaan bursa sendiri dapat memperkuat posisi tawar Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepemilikan dan produksi komoditas yang besar.

“Wajar, kita pemilik stok terbesar salah satunya kalau kita punya porsi lebih dalam menentukan harga,” katanya.

Kawendra menekankan, penguatan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan komoditas pada akhirnya bukan sekadar persoalan meningkatkan daya tawar di pasar global. Kebijakan tersebut harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sebagai pemilik sumber daya dan pihak yang selama ini terlibat dalam proses produksi.

“Semuanya untuk apa? Manfaatnya tentu untuk kembali ke masyarakat,” tegasnya.