KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU, Negara Rugi Rp 322,18 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tiga tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) pada 2018-2023. Penahanan dilakukan pada Selasa (4/8) sore WIB.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com di Gedung Merah Putih KPK, tiga tersangka yang ditahan tersebut adalah Dian Rachmawan selaku Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom (Persero) periode 2017-2019, Weriza selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom periode 2012-2020, dan Elvizar, mantan Direktur PT Pasific Cipta Solusi (Oktober 2019-Oktober 2024).

Ketiganya ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Mereka turun dari lantai 2 Gedung Merah Putih KPK yang merupakan area ruang pemeriksaan.

Dian Rachmawan, Weriza, dan Elvizar keluar dengan mengenakan rompi oranye milik KPK dalam keadaan tangan terborgol. Mereka kompak menunduk dan menutup wajah mereka dengan tangan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat menuju mobil tahanan.

"Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 s.d. 23 Agustus 2026," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam jumpa pers, Selasa (4/8).

"Terhadap Sdr. DR dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung C1 KPK dan terhadap Sdr. WER serta Sdr. EL dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," tambahnya.

Taufik menjelaskan, perkara digitalisasi SPBU berawal pada Agustus 2018 ketika terdapat kesepakatan tentang digitalisasi SPBU dengan nilai proyek maksimal sebesar Rp 3,6 triliun atau Rp 15,25 per liter antara PT Pertamina dan PT Telkom.

Tim penyidik menemukan bahwa sebelum dilakukan pengadaan di PT Telkom, pada September 2018, Dian Rachmawan bertemu dengan sejumlah calon vendor pengadaan digitalisasi SPBU terkait kebutuhan Electronic Data Capture (EDC) yang dapat memfasilitasi pembayaran secara nontunai dan Automatic Tank Gauge (ATG), yakni alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki secara otomatis serta mengirimkan informasi ke pusat data.

"EL sekaligus pemilik PT PCS, diduga lebih dulu melakukan pengkondisian dengan cara melobi para pihak Direksi Telkom dan anak perusahaan, agar PT PCS ditunjuk sebagai vendor penyedia EDC," terang Taufik.

Taufik menambahkan, Elvizar memberikan sekitar Rp 2 miliar kepada pihak PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor sehingga PT PCS menjadi satu-satunya vendor penyedia EDC melalui arahan Weriza. Selanjutnya, Dian Rachmawan melalui Weriza meminta anak perusahaan menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaan hanya menjadi formalitas.

"Pada tahap pelaksanaan pengadaan EDC, EL kemudian diduga mengganti perangkat EDC merek PAX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah agar perubahan tersebut disetujui. EL juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS," ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara dari pengadaan ATG mencapai Rp 193,75 miliar, sedangkan kerugian akibat kemahalan harga pengadaan EDC sebesar Rp 128,42 miliar. Dengan demikian, total kerugian negara akibat pengondisian tersebut mencapai Rp 322,18 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.