Anggota Komisi III: BNN Bongkar 3,37 Ton Ganja Baru Awal, Pencegahan Harus Diperkuat

Liputan6.com, Jakarta - Kapoksi Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, mengapresiasi keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap jaringan internasional peredaran gelap narkotika jenis ganja (cannabis/marijuana) asal Thailand dengan barang bukti mencapai sekitar 3,37 ton bruto.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi gabungan BNN bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI serta unsur kepolisian kewilayahan yang berhasil membongkar jaringan penyelundupan narkotika lintas negara tersebut.

Menurut Rahul, keberhasilan itu bukan sekadar capaian penegakan hukum, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman kejahatan narkotika transnasional.

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BNN, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, beserta seluruh jajaran BNN, Dirjen Bea dan Cukai, serta unsur kepolisian yang terlibat dalam operasi bersama ini. Pengungkapan jaringan internasional dengan barang bukti sekitar 3,37 ton merupakan capaian yang sangat strategis," ujar Rahul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Ia menilai modus operandi yang digunakan sindikat menunjukkan bahwa jaringan narkotika internasional kini semakin adaptif dan terorganisasi. Pemanfaatan jalur impor resmi, kontainer, koper, kardus latex, hingga distribusi lintas wilayah menjadi indikator bahwa aparat penegak hukum harus terus meningkatkan kemampuan intelijen dan pengawasan.

"Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan aparat dalam membaca pola kejahatan, melakukan pendalaman intelijen, analisis dokumen, pengawasan pengiriman, hingga melakukan penindakan secara terukur. Ini bukan sekadar menyita barang bukti, tetapi juga memutus rantai distribusi sebelum narkotika beredar di tengah masyarakat," katanya.

Rahul juga menilai operasi tersebut mencerminkan kepemimpinan Kepala BNN, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, dalam mengonsolidasikan fungsi intelijen, interdiksi, penindakan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara efektif.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Riau itu, ukuran keberhasilan pemberantasan narkotika saat ini tidak lagi hanya dilihat dari besarnya barang bukti yang berhasil diamankan, tetapi juga dari kemampuan aparat untuk membongkar struktur jaringan, mengidentifikasi aktor pengendali, menelusuri alur logistik, serta memetakan badan usaha yang diduga dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan.

Meski demikian, Rahul mengingatkan bahwa keberhasilan besar tersebut tidak boleh membuat BNN berpuas diri. Ia meyakini BNN akan terus memperkuat kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan undang-undang.

"Komisi III meyakini BNN tidak akan berhenti pada keberhasilan operasi ini. Justru, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika) secara lebih komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi, mulai dari aspek pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Di bidang pencegahan, Rahul mendorong BNN terus memperluas penyuluhan, edukasi, serta kampanye bahaya narkotika kepada masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan instansi pemerintah.

Menurutnya, upaya pencegahan merupakan investasi sosial jangka panjang agar negara mampu melindungi masyarakat sebelum mereka menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Pada aspek pemberantasan, Rahul menilai sinergi antara BNN, Bea Cukai, Polri, dan instansi terkait perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kemampuan penyelidikan, penyidikan, interdiksi, penelusuran aliran dana (financial investigation), serta kerja sama internasional untuk memutus jaringan peredaran gelap narkotika.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini di seluruh pintu masuk negara, termasuk pelabuhan, bandara, kawasan pergudangan, dan jalur distribusi logistik.

Selain itu, Rahul mengingatkan pentingnya pendekatan rehabilitatif terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap bandar dan jaringan sindikat. Namun, negara juga memiliki tanggung jawab memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi para korban penyalahgunaan maupun pecandu narkotika.

"Rehabilitasi merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk menekan permintaan narkotika sekaligus memutus siklus penyalahgunaan," katanya.

Di sisi lain, ia menilai pemberantasan narkotika tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar turut berpartisipasi aktif dalam upaya P4GN.

"Keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha, hingga pemerintah daerah harus menjadi bagian dari gerakan nasional melawan narkoba. Ketahanan sosial harus dibangun dari lingkungan terkecil agar Indonesia benar-benar bersih dari narkotika," tuturnya.

Rahul menegaskan Komisi III akan terus mendukung penguatan kapasitas BNN sepanjang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika secara profesional, akuntabel, dan tetap menghormati prinsip due process of law.

Ia juga mendorong agar pengembangan perkara dilakukan hingga tuntas, termasuk menelusuri aktor intelektual, aliran pendanaan, jaringan logistik, badan usaha yang diduga dimanfaatkan, serta kemungkinan keterlibatan jaringan internasional lainnya.

"Operasi ini mengirimkan pesan yang sangat tegas bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi sindikat narkotika untuk merusak masa depan bangsa. Keberhasilan ini harus menjadi fondasi bagi kerja-kerja pemberantasan narkotika yang semakin kuat, presisi, dan berdampak bagi perlindungan masyarakat Indonesia," pungkas Rahul.

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menggagalkan penyelundupan 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid asal Thailand dan menangkap 12 tersangka, termasuk seorang warga negara asing (WNA), dalam pengungkapan jaringan narkotika internasional.

Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Suyudi Ario Seto saat jumpa pers di Gresik, Jawa Timur, Kamis (2/7), mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil sinergi BNN RI bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian Republik Indonesia.

"Sebanyak 12 tersangka kami amankan dan semuanya memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut. Dari jumlah itu, terdapat satu orang warga negara asing, sedangkan gudang di Kabupaten Gresik digunakan sebagai lokasi penyimpanan barang sebelum diedarkan," katanya, seperti dilansir Antara.

Ia menjelaskan, selain di Jawa Timur, pengungkapan jaringan juga dilakukan di sejumlah lokasi lain, yakni Purwakarta, Jawa Barat, dan Jakarta, sebagai bagian dari pengembangan kasus terhadap sindikat internasional tersebut.

Dari pengungkapan kasus di Gresik tersebut, barang bukti yang disita berupa 3.371.400 gram atau setara 3,37 ton bruto kuncup bunga cannabinoid yang diselundupkan menggunakan dokumen impor dengan modus kamuflase sebagai produk lateks.

"Hasil penyelidikan sementara menunjukkan jaringan tersebut diduga dikendalikan oleh warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZI alias J," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen Pol. Aswin Sipayung mengatakan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka menunjukkan barang narkotika tersebut rencananya akan diolah menjadi bahan rokok elektrik atau vape sebelum diedarkan di Indonesia.

Menurut dia, pengungkapan tersebut menunjukkan adanya perubahan modus operandi jaringan narkotika internasional yang memanfaatkan jalur perdagangan dan kepabeanan untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia.