Laut di Bekasi Diduga Tercemar, DPRD Usut Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - DPRD Kabupaten Bekasi menelusuri dugaan pencemaran laut di perairan Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, yang diduga berdampak pada turunnya hasil tangkapan nelayan. Penurunan itu bahkan membuat sebagian nelayan kehilangan mata pencaharian dan beralih profesi untuk bertahan hidup.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengaku menggunakan hak pengawasan untuk mengusut dugaan pencemaran di wilayah pesisir tersebut. Dia menyebut pencemaran tidak hanya terjadi di Tarumajaya, tetapi juga di sejumlah titik lain di pesisir.

Namun, perhatian publik lebih banyak tertuju pada perairan Tarumajaya karena dampaknya yang signifikan terhadap nelayan, khususnya pembudidaya kerang.

“Laporan Komisi III menyebut ada beberapa titik yang masih minim perhatian terkait pencemaran laut, tidak hanya Tarumajaya, hanya di sana sedang ramai diperbincangkan publik karena telah menimbulkan sejumlah efek negatif termasuk hilangnya penghidupan nelayan,” kata Aria di Cikarang, Sabtu (27/6/2026).

Aria mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan alat kelengkapan dewan untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran tersebut melalui fungsi pengawasan DPRD. Dalam waktu dekat, DPRD akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan terkait pengawasan lingkungan yang dilakukan.

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar perairan Tarumajaya juga akan dimintai keterangan, terutama terkait dugaan pembuangan limbah produksi ke laut.

“Dinas LH lebih dulu kita panggil, setelah itu kami juga akan memanggil perusahaan yang diduga menjadi penyebab pencemaran, sesuai kapasitas kami sebagai lembaga pengawas. Kondisi ini menjadi atensi khusus karena berkaitan dengan dugaan melakukan kejahatan lingkungan,” ujarnya.

Meski demikian, Aria mengakui penanganan persoalan pesisir memiliki keterbatasan kewenangan karena wilayah laut berada di bawah otoritas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kendati begitu, DPRD menegaskan tetap akan mengawasi aktivitas perusahaan di daratan yang memiliki saluran pembuangan ke laut.

DPRD bersama dinas terkait juga berencana menyisir perusahaan-perusahaan di sekitar pesisir untuk memastikan sumber pencemaran dan mempercepat upaya pemulihan lingkungan.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pencemaran melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) agar dapat ditindaklanjuti secara resmi.

“Laporan tersebut menjadi dasar melakukan tindak lanjut. Lapor supaya punya keterangan kuat dari saksi,” kata Jubir DLH Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan.

Di tengah proses penelusuran itu, nelayan di Tarumajaya mengaku kondisi laut kian memburuk sejak Mei 2026. Air laut berubah warna menjadi lebih gelap dan berbau, diduga akibat limbah industri yang merusak ekosistem dan mematikan habitat kerang—komoditas utama warga pesisir.

Nelayan setempat, Samsur (58), menyebut hasil tangkapan anjlok drastis hingga 70 persen. Jika sebelumnya nelayan bisa membawa pulang puluhan ember kerang dalam sehari, kini untuk mendapatkan beberapa ember saja sudah sulit.

“Kondisi perairan sejak bibir pantai saat ini berada pada titik terburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Masih bertahan karena mencari kerang merupakan satu-satunya mata pencaharian saya,” ujarnya.

Dari sekitar 60 nelayan pemburu kerang, kini hanya belasan yang masih bertahan, sebagian terpaksa beralih profesi menjadi buruh kasar hingga pemulung demi memenuhi kebutuhan hidup.

Nelayan lain, Sarman (52), menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah kenaikan harga bahan bakar atau pangan, melainkan hilangnya sumber penghidupan dari laut yang semakin rusak.

Dia juga berharap pemerintah daerah hingga pusat segera turun tangan menindaklanjuti dugaan pencemaran yang diduga berasal dari aktivitas industri di sekitar pesisir Tarumajaya.

“Mohon Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pak Gubernur Jawa Barat, tengoklah nasib kami. Pak Presiden juga katanya memperhatikan nasib petani serta nelayan karena dianggap tulang punggung ekonomi,” ujarnya, dikutip dari Antara.