Program Inklusi Indonesia-Australia, Pelindung Anak dari Pernikahan Dini di NTB

Liputan6.com, Jakarta - Program Inklusi, kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang berjalan sejak 2021 terus mendorong kelompok rentan memperoleh akses yang lebih setara terhadap layanan publik dan pembangunan.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), program yang dijalankan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) bersama Lombok Research Center (LRC) tersebut turut memperkuat peran masyarakat desa dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai persoalan sosial.

Salah satu dampaknya terlihat di Desa Kembang Kerang, Lombok Timur. Melalui Kelompok Konstituen Saiq Angen yang didampingi Program Inklusi, warga kini terlibat aktif mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungannya, termasuk mencegah perkawinan anak.

Peran tersebut terlihat ketika Kelompok Konstituen Saiq Angen menerima laporan mengenai rencana perkawinan anak. Ketua Kelompok Konstituen Saiq Angen, Laksmini, mengatakan laporan itu langsung ditindaklanjuti karena menyangkut masa depan seorang anak.

"Jadi Kelompok Konstituen ini menerima laporan kasus perkawinan anak. Nah, begitu menerima laporan di sekretariat, karena ini perkawinan anak, jadi tidak bisa ditunda-tunda," kata Laksmini di Kantor Sekretariat Kelompok Konstituen Saiq Angen, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, setelah laporan diterima, pihaknya segera berkoordinasi dengan kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, hingga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Laksmini bercerita, salah satu kasus yang pernah ditangani melibatkan seorang anak usia sekolah dasar (SD) yang telah dibawa ke rumah pihak laki-laki sebagai bagian dari tradisi merarik, salah satu adat masyarakat Sasak di Lombok. Saat itu, seluruh pihak sepakat mengedepankan perlindungan anak dan membatalkan rencana pernikahan tersebut.

"Karena ini terlalu dini, anak usia SD. Akhirnya termasuk UPTD PPA, kita pencegahan secara psikologisnya," ujarnya.

Mantan Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya Putra, mengaku sempat terkejut menerima laporan tersebut karena kasus serupa jarang terjadi di wilayahnya. Ia kemudian mengumpulkan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan anak.

"Di sana kita berikan pemahaman tentang dampak-dampak negatif terkait dengan pernikahan anak," kata Yahya.

Pendampingan dari sekolah dan UPTD PPA juga dilakukan agar anak tersebut tetap dapat melanjutkan pendidikan.

"Sekarang sudah selesai ujian nasionalnya kemarin, anaknya lulus dan insyaallah akan dilanjutkan ke jenjang SMK," ujarnya.

Menurut Yahya, meski masyarakat Sasak mengenal tradisi merarik sebagai bagian dari proses menuju pernikahan, tradisi tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk perkawinan anak.

Ia menjelaskan, tradisi merarik pada dasarnya dilakukan dengan sepengetahuan keluarga dan menjadi salah satu tahapan dalam pernikahan adat.

"Kalau saya memaknainya begini, merari itu sebenarnya kalau kami di sini, merari itu kita izin dulu sebenarnya. Izin gitu, bukan tidak tahu sama orang tuanya dan sekitarnya," kata Yahya.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Pemerintah Desa Kembang Kerang telah menerapkan berbagai langkah, mulai dari Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak hingga pemberian sanksi sosial bagi perangkat desa yang menghadiri pernikahan anak.

Sementara itu, Konsul Jenderal Australia di Bali, Jo Stevens, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara masyarakat, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat sipil melalui Program Inklusi di Desa Kembang Kerang.

"Di Desa Kembang Kerang, sungguh luar biasa melihat mitra organisasi masyarakat sipil kami, BaKTI dan Lombok Research Center (LRC), membina kelompok-kelompok konstituen ini," ujar Jo Stevens.

Menurut dia, kelompok-kelompok konstituen tersebut tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan di tingkat desa, tetapi juga mendorong penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

"Kelompok-kelompok tersebut pada gilirannya bekerja untuk mengidentifikasi masalah di tingkat desa, mengadvokasi solusi, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lainnya," katanya.