Wamendagri Buka-Bukaan Soal Nasib Daerah Otonom Baru di Komisi II DPR

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) akan menjadi pedoman nasional mutlak dalam pelaksanaan penataan daerah.

Dokumen strategis ini bakal menjadi acuan utama pemerintah untuk menilai kelayakan kebutuhan pemekaran, penggabungan, hingga penyesuaian wilayah di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas laporan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desartada di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Bima menjelaskan, penataan daerah merupakan amanat langsung dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mendongkrak efektivitas birokrasi, mempercepat kesejahteraan warga, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta menjaga keunikan adat, tradisi, dan budaya lokal.

Melalui dasar hukum tersebut, cetak biru Desartada disusun sebagai kompas kebijakan jangka panjang agar pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tetap berjalan selaras dengan target pembangunan nasional.

“Desain besar penataan daerah ini, ini adalah instrumen yang sangat strategis untuk memastikan bahwa seluruh desain dari penataan daerah itu sesuai dengan target-target atau tujuan dari desentralisasi dan kebutuhan dari pembangunan nasional,” ujar Bima di hadapan anggota dewan.

Mantan Wali Kota Bogor tersebut juga mengamini pandangan parlemen bahwa restu untuk pembentukan daerah baru tidak bisa lagi diobral. Pemerintah sepakat bahwa pemekaran daerah ke depan harus dilakukan melalui mekanisme skrining yang sangat selektif dan matang.

“Kami menyepakati apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa pemekaran daerah harus dilakukan melalui seleksi yang sangat ketat dengan mempertimbangkan secara seksama berbagai aspek, baik regulasi maupun kondisi sosial, politik, kemampuan fiskal, dan ekonomi nasional,” tegas Bima.

Meskipun pembahasan RPP Penataan Daerah dan RPP Desartada terus dikebut, Bima menggarisbawahi bahwa realisasi pembentukan wilayah baru nantinya harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi makro nasional serta kapasitas kemampuan fiskal belanja negara.

Fokus Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Baru

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih untuk memfokuskan energi dan perhatian pada proses evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan kinerja seluruh Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah telanjur terbentuk.

Langkah pengawasan berkala ini dinilai krusial untuk menguji apakah pemekaran yang telah dilakukan benar-benar memicu dampak positif di lapangan atau justru membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat riil bagi masyarakat setempat.

“Ke depan pemerintah akan terus melakukan analisis terkait dengan dampak dan kebutuhan daerah persiapan pada tahap pembentukan, pelaksanaan, dan pascadaerah persiapan atau daerah baru,” tandas Bima.