Bima Arya Ingatkan Pemda Tak Abaikan Lingkungan Demi Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dia juga mendorong kepala daerah melibatkan generasi muda dan berbagai kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan warga.

“Mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi harus peduli juga pada lingkungan,” ujar Bima saat menjadi pembicara kunci dalam The 4th International Conference on Public Administration and Governance (ICoPAG) 2026 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).

Bima menjelaskan, upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus dimulai dengan menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang tepat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan berisiko membawa Indonesia menuju kondisi yang tidak diharapkan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang mampu memperluas kesempatan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Salah satu peluang yang dapat dikembangkan ialah pekerjaan hijau (green jobs), yakni lapangan kerja yang mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bima menilai peluang tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk menjawab kebutuhan pekerjaan sekaligus kepedulian generasi muda terhadap lingkungan.

Dia juga menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Untuk itu, kepala daerah didorong melibatkan generasi muda sejak tahap perencanaan, termasuk dalam membahas lapangan kerja, ruang publik, transportasi, dan kebutuhan perkotaan lainnya.

“Wali kota, bupati enggak boleh hanya menyasar anak muda ketika musim pemilu tiba, governors should invite the students also for development planning,” tegasnya.

Selain generasi muda, Bima meminta pemerintah membuka ruang partisipasi bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar hadir dalam kegiatan formal, tetapi juga dapat menyampaikan kebutuhan dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan.

“Partisipasinya bukan hanya seremoni, tapi meaningful participation atau partisipasi bermakna,” pungkasnya.