Dampak Anggaran Dipangkas, MBG Anak Sekolah Kini Hanya 5 Hari

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan berkurang meski anggarannya dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Efisiensi dilakukan dengan mengubah pola distribusi makanan kepada siswa.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya mengatakan, perubahan dilakukan dengan memangkas distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari. Selain itu, paket makanan untuk dibawa pulang saat hari libur kini ditiadakan.

“Yang semula 6 hari menjadi 5 hari, dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah,” kata Sony di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, siswa yang libur atau mengikuti kegiatan di luar sekolah tidak lagi menerima MBG. Skema bundling makanan untuk beberapa hari sekaligus juga dihentikan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.

“Kemudian yang kedua, kalau kemarin kita mengenal adanya bundling-bundling begitu ya... sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Meski begitu, Sony menegaskan tidak ada pengurangan nilai makanan yang diterima siswa.

“Oh enggak, tidak, tidak, tidak ada pengurangan nilai,” tegasnya.

Di sisi lain, BGN menyebut program MBG tetap memberi dampak besar terhadap perekonomian daerah. Saat ini tercatat 27.757 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dengan melibatkan lebih dari 1,2 juta pekerja dan menjangkau 62,5 juta penerima manfaat.

Sony menyebut perputaran dana operasional program MBG mencapai Rp942 miliar per hari, termasuk untuk honor pekerja dan penyediaan bahan baku pangan dari masyarakat lokal.

Purnawarman Polri ini pun merinci aliran anggaran program MBG yang disebut telah bergerak dari Aceh hingga Papua. Menurut dia, dana operasional program tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dapur, tetapi juga menghidupkan berbagai sektor usaha di daerah.

Dia menjelaskan, sebesar Rp 58,7 miliar per hari dialokasikan untuk kebutuhan operasional lain seperti pembelian air mineral, alat tulis kantor (ATK), alat pelindung diri (APD), perlengkapan kebersihan, hingga biaya transportasi, listrik, dan air.

“Dan uang ini mengalir ke mana? Mengalir ke supplier pedagang air mineral, ATK, APD, alat kebersihan, termasuk biaya transportasi, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya,” paparnya.

Selain itu, anggaran terbesar disebut mengalir ke sektor penyedia bahan pangan. Sony menyebut dana sebesar Rp 588,1 miliar per hari digunakan untuk membeli bahan baku makanan dari koperasi, UMKM, Bumdes, Bumdesma, hingga para pedagang lokal.

“Rp 588.106.431.600 rupiah mengalir ke supplier bahan-bahan baku, yaitu pedagang beras, ikan, pedagang daging ayam, telur ayam, daging sapi, sayuran, buah-buahan,” ujarnya.

Tak hanya untuk logistik dan upah pekerja, sebagian anggaran juga digunakan sebagai pengembalian investasi kepada mitra yayasan yang membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sony mengatakan dana Rp 166,5 miliar per hari dialokasikan untuk pengembalian biaya pembangunan dapur, pengadaan alat masak, alat makan, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Pengembalian investasi kepada mitra Rp 6 juta per hari diberikan sampai batas waktu tertentu, jadi enggak seterusnya,” ungkapnya.

Dia menegaskan dana tersebut bukan keuntungan bagi mitra, melainkan bentuk pengembalian investasi yang besarannya ditentukan berdasarkan appraisal dan sistem grading.

“Jadi ini bukan keuntungan, saat ini bukan keuntungan, ya. Belum kita sebut keuntungan, karena kita sebut insentif ini adalah pengembalian investasi,” katanya.

Sony juga berjanji akan membuka data aliran anggaran MBG secara transparan hingga tingkat kabupaten dan kecamatan. Menurut dia, masyarakat nantinya dapat melihat langsung bagaimana anggaran pusat bergerak dan berdampak terhadap ekonomi daerah.

“Untuk Aceh dapat berapa, untuk Sumatra Utara dapat berapa dan itu juga enggak gelondongan per provinsi, tapi langsung ngalir ke bawah. Per kabupaten juga saya punya datanya,” ucapnya.

Karena itu, Sony menilai program MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

“Inilah makanya saya sebut Program MBG menggerakkan sektor perekonomian di seluruh daerah di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran program unggulan MBG pada tahun 2026. Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 335 triliun, kini disesuaikan menjadi Rp 268 triliun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efektif dan efisien.

"Rp 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Sumber: Merdeka.com