KPK Sita 9 Kotak Jam Mewah Bupati Pekalongan, 4 Kosong

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sembilan kotak jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekalongan pada Maret 2026. Dari jumlah tersebut, hanya lima kotak yang berisi jam tangan, sementara sisanya kosong.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya kini menelusuri asal-usul serta alur pembelian barang mewah tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

“Pada saat peristiwa tangkap tangan, penyidik mengamankan sejumlah 9 kotak jam mewah. Sejauh ini ada 5 unit jam yang diamankan,” kata Budi kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Selasa (26/5/2026).

Budi menyebut, penyidik memanggil penanggung jawab toko penjual jam tersebut ke Gedung Merah Putih KPK sebagai saksi, Senin (25/5/2026). Sebab, dalam proses penyidikan juga ditemukan adanya invoice atau kuitansi pembelian yang tersimpan di dalam kotak jam tangan.

“Dari invoice yang ada di dalam kotak jam, kemudian dikonfirmasi kepada saksi yang dipanggil,” jelas Budi.

Budi menyebut kebanyakan jam tersebut bermerek Rolex. Namun untuk merek lain, penyidik masih mendalami

“Ini tentu juga masih akan terus ditelusuri keberadaan dari jam-jam tersebut,” dia menandasi.

Diberitakan sebelumnya, Fadia Arafiq diduga membeli jam tangan mewah bermerek Rolex dengan menggunakan uang korupsi. KPK mendalami dugaan tersebut dengan memeriksa saksi dari swasta berinisial IBA dan seorang manajer butik INTime Senayan City.

Pada 3 Maret 2026, KPK menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, KPK juga mengamankan 11 orang lainnya di Pekalongan, Jateng.

Rangkaian penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang ketujuh pada 2026 dan bertepatan pada bulan Ramadan 1447 Hijriah.

Pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

KPK menduga Fadia Arafiq terlibat konflik kepentingan karena membuat perusahaan milik keluarganya, yakni PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), memenangi sejumlah pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Fadia Arafiq dan keluarga disebut menerima Rp 19 miliar dari kontrak pengadaan tersebut. Dengan rincian Rp 13,7 miliar murni dinikmati Fadia dan keluarganya, Rp 2,3 miliar dibagikan kepada Direktur PT RNB sekaligus ART bernama Rul Bayatun, dan Rp 3 miliar hasil penarikan tunai yang belum dibagikan.